SEMARANG - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej mengupas secara komprehensif pembaruan hukum pidana nasional melalui sosialisasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jumat (23/01), di Aula Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (Unissula).

Membuka paparannya, Wamenkum menekankan pentingnya pemahaman terhadap Buku Kesatu KUHP, khususnya Bab I sampai dengan Bab IV, sebagai landasan utama untuk memahami keseluruhan sistem pemidanaan dalam KUHP nasional, termasuk pengaturan mengenai penyesuaian pidana.

Prof. Eddie melanjutkan bahwa KUHP baru mengedepankan prinsip keadilan yang berimbang, meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.

"Keadilan korektif diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana dan tindakan kepada pelaku, keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan korban, sementara keadilan rehabilitatif bertujuan memperbaiki pelaku agar dapat kembali berfungsi secara sosial," jelas Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM).

"KUHP nasional juga mengusung visi reintegrasi sosial, di mana pelaku tindak pidana sedapat mungkin tidak selalu ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, melainkan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan dukungan masyarakat, di samping peran negara dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan," sambungnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa hakim dalam KUHP baru diwajibkan menjatuhkan pidana yang paling ringan dan proporsional. KUHP juga menghapus pidana kurungan, yang untuk ketentuan tertentu, termasuk yang diatur dalam peraturan daerah, dikonversi menjadi pidana denda.

"Perlu ditegaskan bahwa kebijakan tersebut, bukan untuk melemahkan hukum pidana, melainkan untuk membangun sistem hukum yang lebih manusiawi dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia," papar Prof. Eddie.

Dalam konteks implementasi, Wamenkum menilai bahwa aparat penegak hukum pada prinsipnya telah siap menghadapi pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru. Namun demikian, tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan masyarakat dalam memahami paradigma baru hukum pidana nasional.

"Yang perlu kita siapkan bersama adalah pemahaman masyarakat. KUHP baru bukan tentang penghukuman dan balas dendam, melainkan penjeraan melalui sanksi dan tindakan yang adil, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali diterima oleh masyarakat," tegasnya.

Memasuki pembahasan KUHAP, dijelaskan bahwa hukum acara pidana yang baru mengusung prinsip _due process of law_, yakni menjamin perlindungan hak asasi manusia sekaligus memperjelas tugas dan kewenangan aparat penegak hukum.

"KUHAP di satu sisi harus memberikan perlindungan hak asasi manusia, di sisi lain dia juga mengatur secara rinci apa yang menjadi tugas dan kewenangan aparat penegak hukum," jelas Wamenkum.

Dalam KUHAP juga ditegaskan adanya diferensiasi fungsional antar aparat penegak hukum, mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan oleh pengadilan, peran advokat dalam pemberian bantuan hukum, hingga pembimbing kemasyarakatan dalam proses pembinaan.

"Selain itu, KUHAP mengatur secara lebih komprehensif hak-hak tersangka, saksi, korban, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lansia, termasuk pengaturan mengenai restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi," pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut diakhiri dengan sesi diskusi dengan tujuan memperdalam pemahaman terhadap substansi serta implementasi KUHP dan KUHAP nasional.

Kegiatan yang dihadiri oleh para akademisi dan sejumlah aparat penegak hukum ini turut dihadiri Rektor Unissula Prof. Dr. H. Gunarto dan Dekan Fakultas Hukum Unissula Prof. Dr. H. Jawade Hafidz.

Sementara dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah hadir Kepala Kantor Wilayah Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Delmawati, Pejabat Administrasi dan fungsional serta Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.

#KemenkumJateng #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah

Semarang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Seminar dan Sharing Knowledge Peningkatan Mutu Layanan Administrasi dan Operasional, Jumat (23/01). Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.

Seminar diikuti oleh seluruh unsur pegawai, terdiri atas PNS, PPPK, PPNPN/TAD, serta mahasiswa magang Mcorpu. Keterlibatan lintas unsur tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang kolaboratif, profesional, dan adaptif di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.

Kegiatan dibuka oleh Firman, selaku Penelaah Teknis Kebijakan, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur sebagai fondasi utama dalam mendukung kualitas layanan administrasi dan operasional yang prima.

“Penguatan kapasitas SDM menjadi kunci dalam meningkatkan mutu layanan administrasi dan operasional, sekaligus mendorong terciptanya koordinasi serta kerja sama yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum,” ujarnya.

Firman juga menyampaikan bahwa melalui kegiatan seminar dan sharing knowledge ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait peningkatan kedisiplinan, profesionalitas, serta orientasi pelayanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat.

“Dengan pendekatan partisipatif dan interaktif, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas individu sekaligus menumbuhkan semangat kerja bersama antara pegawai dan mahasiswa magang,” tambahnya.

Partisipasi aktif seluruh pegawai dan mahasiswa magang dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kinerja aparatur, serta menghadirkan layanan hukum yang profesional, responsif, dan berintegritas.

 

SEMARANG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Kabupaten Grobogan melalui pertemuan daring, pada Jumat (23/01). 

Fasilitasi dibuka oleh Kepala Bidang Penataan dan Regulasi Desa Provinsi Jawa Tengah, Dedy Setiawan, bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Oktiana Indi. 

Keduanya menekankan pentingnya penyusunan regulasi daerah yang tertib, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat diimplementasikan secara efektif.

Kegiatan ini diikuti oleh Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah, Dispermades Kabupaten Grobogan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, serta Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.

Dalam forum tersebut, peserta mendalami muatan normatif, keterpaduan dengan regulasi terkait, serta kelengkapan aspek teknis perancangan. 

Fasilitasi ini diharapkan dapat mempercepat penetapan Raperkada yang responsif dan selaras dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Grobogan.

#Kemenkumjateng #kementerianhukum #layananhukummakinmudah

SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengikuti fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Klaten tentang Riset dan Inovasi Daerah yang digelar di Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (22/01).

Fasilitasi ini membahas penyempurnaan substansi Raperda agar selaras dengan kebijakan riset dan inovasi nasional maupun daerah, sekaligus memastikan kesesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rapat dipimpin Analis Hukum Madya Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Riandito Roby Bramantyo. Dalam forum tersebut, Bagian Hukum Kabupaten Klaten memaparkan gambaran umum Raperda, disusul penjelasan teknis materi muatan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Klaten.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Sugeng Pamuji, menyampaikan bahwa fasilitasi ini menjadi bagian penting untuk memperlancar proses pembentukan regulasi daerah, khususnya dalam bidang riset dan inovasi yang membutuhkan kepastian hukum dan kejelasan arah kebijakan.

Pembahasan difokuskan pada pendalaman muatan normatif, keterpaduan pengaturan dengan regulasi terkait, serta kelengkapan aspek teknis perancangan. Forum ini juga dimanfaatkan untuk menyelaraskan konsep Raperda dengan kebutuhan pengembangan riset dan inovasi di Kabupaten Klaten.

Kegiatan dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk perancang peraturan perundang-undangan dan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bagian Hukum dan Bapperida Kabupaten Klaten, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Melalui fasilitasi ini, Raperda tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten diharapkan dapat segera disempurnakan dan ditetapkan, sehingga mampu mendukung kebijakan riset dan inovasi daerah yang terukur, responsif, dan berkelanjutan.

SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Kamis Taqwa sebagai bagian dari pembinaan rohani pegawai, Kamis (22/1). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Jateng dan berlangsung dengan khidmat.

Kegiatan diisi dengan ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Ustadz Kholis Nur Mujahid, yang mengajak seluruh peserta untuk senantiasa bersyukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti majelis ilmu.

Dalam tausiyahnya, Ustadz Kholis Nur Mujahid menekankan pentingnya niat sebagai landasan utama dalam setiap amal perbuatan. Hal tersebut disampaikan dengan merujuk pada Hadits Arba’in pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

“Sesungguhnya setiap amal perbuatan bergantung pada niatnya. Amal yang dilakukan karena Allah dan Rasul-Nya akan bernilai ibadah, sedangkan amal yang dilakukan karena kepentingan dunia semata hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa niat memiliki peran penting dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu amal, termasuk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.

“Lelahnya bekerja dan beribadah dapat menjadi sia-sia apabila tidak dilandasi niat yang ikhlas karena Allah SWT. Oleh karena itu, setiap aktivitas hendaknya diawali dengan niat yang lurus,” lanjutnya.

Kegiatan Kamis Taqwa ditutup dengan doa bersama agar seluruh pegawai senantiasa diberikan keikhlasan hati dan kemantapan niat dalam menjalankan setiap amanah.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah berharap nilai-nilai spiritual dapat terus tertanam dalam diri pegawai sebagai fondasi dalam mewujudkan kinerja yang berintegritas dan pelayanan publik yang berkualitas.