SEMARANG – Dalam rangka mempersiapkan kegiatan Kanwil Kemenkum Jateng Goes To School, Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melakukan koordinasi ke sejumlah sekolah menengah atas di Kota Semarang.

Kanwil Kemenkum Jateng Goes To School merupakan agenda tahunan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan pelajar, khususnya generasi muda.

Pada Selasa (20/1), Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum yang terdiri dari R. Danang Agung Nugroho, Toto Kuncoro, dan Clara Petra Prathita mendatangi SMAN 2 Semarang. Kedatangan tim diterima langsung oleh Kepala SMAN 2 Semarang, Dian Milasari, didampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Muhammad Khoiri. Dalam koordinasi awal Kepala sekolah memberikan saran masukan kebutuhan materi Penyuluhan Hukum terkait Pencegahan Tindak pidana Narkoba dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebelumnya, pada Senin (19/1), Tim Penyuluh Hukum juga telah melaksanakan koordinasi dengan SMAN 1 Semarang sebagai bagian dari rangkaian persiapan kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Diterima oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Budi Handoyo dengan memberikan saran masukan kebutuhan materi Penyuluhan Hukum terkait Pencegahan Tindak pidana Narkoba dan Informasi Transaksi Elektronik.

Koordinasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelaraskan tema penyuluhan hukum yang akan diberikan kepada para siswa agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah. Dari hasil koordinasi, pihak sekolah mengharapkan penyuluhan hukum dengan tema Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bahaya penyalahgunaan narkotika, serta tindak pidana perdagangan orang (human trafficking).

Selain itu, pihak sekolah juga berharap ke depannya dapat terjalin kerja sama yang lebih berkelanjutan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara sekolah menengah atas dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, khususnya dalam bidang pembinaan dan penyuluhan hukum bagi pelajar.

Melalui kegiatan Kanwil Kemenkum Jateng Goes To School ini, diharapkan para pelajar dapat memiliki pemahaman hukum yang lebih baik serta mampu menghindari berbagai permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

#KemenkumJateng #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah

Semarang - Dua orang Warga Negara Asing (WNA) hari ini, Selasa (20/01), menjalani pemeriksaan substantif oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah terkait permohonannya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) atau yang kerap disebut dengan istilah pewarganegaraan/naturalisasi.

Berlangsung di Ruang Arjuna, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawan, memimpin langsung Tim Pemeriksa yang terdiri dari beberapa intansi terkait. Antara lain Ditjen Imigrasi, Kementerian Agama, Polda Jateng, Ditjen Pajak, Dinpermadesdukcapil Jateng, dan Dinas Kesehatan Provinsi.

Verifikasi substantif ini menyangkut permohonan pewarganegaraan atas nama Park Jae Hyun asal Korea Selatan dan Mazen Esam Abdulalem Mohammed asal Yaman. Park sendiri telah tinggal di Indonesia selama 7 tahun dan berdomisili di Pati, sedangkan Mazen telah menetap selama 5 tahun di Semarang.

Pemeriksaan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-AH.10.02-134 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Proses Pewarganegaraan, yang menekankan pentingnya prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam setiap tahapan pemeriksaan administratif maupun substantif.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dalam pembukaannya menekankan klarifikasi permohonan ini dilakukan dengan jelas sesuai dengan prosedur, agar nantinya tidak terjadi hal yang membuat proses pewarganegaraan ini dilakukan berulang kali.

Satu per satu anggota tim verifikasi menyampaikan pertanyaan kepada masing-masing pemohon pewarganegaraan seputar latar belakangnya. Seperti mengapa berkeinginan menjadi WNI, kelancaran berbahasa Indonesia, pengetahuan tentang Indonesia, hingga kewajiban-kewajiban lain seperti pajak.

Pemeriksaan substantif berlansung dengan lancar dan hanya terdapat beberapa data atau dokumen yang perlu diperbaiki dan diperbaharui. Di akhir kegiatan, Tjasdirin berpesan kepada kedua pemohon naturalisasi agar WNA yang menjadi WNI dapat memberikan manfaat bagi Indonesia dan masyarakat di sekitarnya. Terlebih mengingat pekerjaan Park sebagai pengusaha di bidang industri logam juga mesin dan Mazen sebagai investor bisnis.

Proses pewarganegaraan sendiri merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan orang asing menjadi WNI dengan memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur undang-undang. Melalui prosedur yang transparan dan tertib, pemerintah memastikan bahwa setiap permohonan diputuskan dengan penuh kehati-hatian demi kepentingan bangsa dan negara.

SEMARANG — Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuntaskan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh 438 desa/kelurahan, menandai capaian 100 persen layanan bantuan hukum berbasis desa dan kelurahan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi P3H Delmawati, serta jajaran Penyuluh Hukum, mengikuti kegiatan Peresmian secara virtual, pada Selasa (20/01).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY Agung Rektono dalam laporannya menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan akses keadilan hadir hingga tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menegaskan, meningkatnya pembangunan desa berbanding lurus dengan kompleksitas persoalan hukum di masyarakat. Kesenjangan literasi hukum dan keterbatasan layanan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

“Negara harus hadir memastikan akses keadilan yang setara bagi masyarakat desa, salah satunya melalui Pos Bantuan Hukum,” ujarnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, peresmian Posbankum merupakan peneguhan sikap negara bahwa keadilan tidak boleh berhenti di pusat dan tidak boleh berjarak dari rakyat.

“Hukum tidak boleh menjadi kemewahan yang hanya dapat diakses oleh mereka yang kuat secara ekonomi maupun pengetahuan hukum,” kata Sultan.

Menurut Sultan, desa dan kelurahan adalah ruang hidup nilai, etika, dan rasa keadilan, tempat persoalan manusia pertama kali muncul dan seharusnya pula pertama-tama diupayakan penyelesaiannya. Ia menekankan hukum menurut falsafah jawa sebagai jiwa Posbankum.

“Penegakan hukum harus menguatkan, bukan mempermalukan; melindungi, bukan mengintimidasi. Keadilan adalah upaya menemukan ketenteraman bersama tanpa merendahkan siapa pun,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan, pembentukan Posbankum merupakan bagian dari reformasi birokrasi di tingkat kelurahan yang selaras dengan Asta Cita Presiden.

“Akses keadilan tidak boleh hanya dinikmati golongan tertentu. Keadilan harus dirasakan seluruh warga negara, termasuk melalui satuan pemerintahan terkecil, yaitu desa dan kelurahan,” kata Supratman.

Ia menambahkan, di DIY terdapat 438 Posbankum yang didukung 26 organisasi bantuan hukum terakreditasi Kemenkum. Jika penyelesaian tidak tercapai di tingkat Posbankum dan perkara berlanjut ke litigasi, negara menyediakan pembiayaan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Posbankum secara nasional pada 1 April mendatang, menegaskan arah kebijakan negara menghadirkan keadilan hingga ke akar rumput.

*Fokus Penyesuaian dengan KUHP Nasional, Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Rapat Perencanaan Produk Hukum 2026*

Semarang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah berkomitmen mendukung terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas dan selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional. 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Rapat Perencanaan Kegiatan Pengkajian, Analisis, dan Evaluasi Produk Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Senin (19/1).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Gedung A Lantai V Kantor Gubernur Jawa Tengah tersebut dibuka oleh Haryono Widyatomo dan dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Kegiatan ini bertujuan menyusun perencanaan yang terarah dan sistematis dalam pelaksanaan pengkajian, analisis, dan evaluasi produk hukum daerah pada Tahun Anggaran 2026. Perencanaan yang matang dinilai penting untuk memastikan efektivitas kebijakan hukum daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas tata kelola regulasi di Jawa Tengah.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada penetapan prioritas Peraturan Daerah (Perda) yang akan dianalisis dan dievaluasi. Hal ini menjadi krusial mengingat hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah berkontribusi sebesar 30 persen terhadap penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH).

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 27 Perda yang akan dianalisis terkait penyesuaian ketentuan pidana, 22 Perda yang mendukung kebijakan pembangunan daerah, serta 5 Perda dan 34 Peraturan Gubernur yang diusulkan secara eksternal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Haryono Widyatomo dalam arahannya menegaskan bahwa penyesuaian produk hukum daerah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan prioritas utama yang harus menjadi fokus dalam kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum di Jawa Tengah.

Pada kesempatan yang sama, Yoga Putra Perdana, Analis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, menyampaikan bahwa pengaturan ketentuan pidana dalam Perda harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Ia menekankan pentingnya pemahaman perangkat daerah terhadap kategorisasi pidana agar tidak melampaui batas kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Melalui rapat perencanaan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah berharap pelaksanaan kegiatan pengkajian, analisis, dan evaluasi produk hukum Tahun 2026 dapat berjalan secara optimal dan terarah. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya produk hukum daerah yang harmonis, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika hukum nasional.

SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengikuti kegiatan penguatan pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring, Senin (19/1).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Delmawati beserta Tim Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kanwil Kemenkum Jawa Tengah melalui Zoom.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala BPHN, Mien Usihen, yang menekankan pentingnya keseragaman pemahaman dan pendampingan aktif dari Kantor Wilayah dalam menyukseskan penilaian IRH Tahun 2026.

“Kesamaan pemahaman di seluruh wilayah Indonesia menjadi kunci agar hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum dapat akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Mien Usihen.

Lebih lanjut, Mien Usihen menegaskan peran strategis Kantor Wilayah sebagai pendamping pemerintah daerah dalam memahami indikator penilaian IRH serta pemenuhan data dukung yang diperlukan.

“Kanwil diharapkan menjadi pendamping yang kokoh bagi pemerintah daerah agar seluruh proses penilaian berjalan sesuai ketentuan,” tambahnya.

Dalam mendukung pelaksanaan IRH 2026, Mien Usihen menyampaikan bahwa BPHN telah menyiapkan berbagai perangkat pendukung, mulai dari pedoman teknis, peraturan menteri, hingga template materi sosialisasi yang terstandar guna memudahkan koordinasi dan implementasi di daerah.

Selain itu, penilaian IRH akan tetap memanfaatkan aplikasi digital yang telah disempurnakan untuk memastikan proses penilaian berjalan secara efisien, transparan, dan terintegrasi.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat peran pendampingan kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum yang berkualitas dan berkelanjutan.