Semarang – Ketua Majelis Pemeriksa Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Jawa Tengah, Ana Silviana, menegaskan pentingnya peran notaris dalam menjaga marwah profesi dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. 

Hal ini disampaikan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap dua notaris berinisial YS dan VT yang belum melaksanakan putusan sidang MPW sebelumnya.

"Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, MPW bertugas menjaga marwah notaris agar tetap berjalan sesuai koridor yang benar," ujar Ana Silviana dalam keterangannya saat lakukan pemeriksaan terhadap notaris, selasa (4/2). 

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam alasan mengapa notaris yang bersangkutan belum melaksanakan putusan sidang MPW yang pertama.

Pak Tjasdirin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadivyankum) Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengawali pernyataannya dengan menekankan pentingnya peran notaris sebagai garda terdepan dalam pelayanan hukum. 

"Notaris tidak hanya bertugas membuat akta, tetapi juga harus memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dan profesional mereka," tegas Tjasdirin.

Ana Silviana juga mengingatkan bahwa profesi notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik. 

"Notaris harus memahami bahwa setiap tindakan mereka berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap putusan MPW dan aturan lainnya adalah hal yang mutlak," tambahnya.

Kasus ini menjadi perhatian serius MPW Jawa Tengah, mengingat pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai notaris. Ana Silviana berharap, melalui pembinaan ini, notaris YS dan VT dapat segera menindaklanjuti putusan sidang MPW dan kembali menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

"Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi semua notaris di Jawa Tengah untuk selalu menjaga etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya," pungkas Ana Silviana.

Pemeriksaan terhadap kedua notaris tersebut masih berlangsung, dan MPW Jawa Tengah akan terus memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan bahwa semua putusan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Hadir juga Sekretaris MPW, Deni Kristiawan, Anggota MPW, Junaidi serta Tim MPW lainnya.

SURAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah bersinergi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah, Selasa (04/02), yang diikuti oleh Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Kepala Divisi Peraturan Peraturan Perundang- Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati yang menjadi narasumber pada kesempatan itu mengawali pembukaan dengan menyampaikan penjelasan mengenai struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah berdasarkan Permenkumham RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Dalam paparannya, Delmawati menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Divisi P3H adalah pembinaan, pengendalian, pelaksanaan tugas teknis, pelaksanaan kerjasama, pemantauan evaluasi dan penyusun laporan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Perda dan Perkada, pelaksanaan harmonisasi Raperda dan Raperkada, Anev terhadap peraturan perundang-undangan daerah.

Kemudian penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimtek didaerah, dan lainnya.

Tahapan pembentukan produk hukum daerah yang disampaikannya meliputi Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan.

Delmawati menegaskan pentingnya harmonisasi perda dan raperkada oleh Kanwil Kemenkum untuk mencegah dan mengatasi disharmonisasi hukum. Harmonisasi juga dapat memastikan proses pembentukan Perda yang taat asas.

Kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan para Perangkat Daerah dapat menyusun produk hukum daerah yang sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan adanya sinergi antara Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta dan Kanwil Kementerian Hukum Jateng, diharapkan penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Tengah mengikuti Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 tingkat Kantor Wilayah dengan tema "Kerja Bersama Mempertahankan Opini WTP", Selasa (04/02).

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo mengikuti pembukaan kegiatan secara virtual dari Aula Kresna Basudewa. Ia didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto beserta pejabat pengelola keuangan dan BMN. Tampak juga perwakilan dari Kanwil Direktorat Jenderal imigrasi Jawa Tengah dan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum, Nico Afinta menyatakan bahwa salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah.

Atas dasar itu, Nico mengingatkan bahwa seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM masih memiliki kewajiban penuh untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

"Laporan keuangan ini akan dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 oleh Kementerian Hukum selaku Kementerian Pengampu," kata Sekjen Kemenkum memberikan arahan secara virtual.

Nico melanjutkan bahwa rekonsiliasi ini merupakan sinergi bersama dan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa akurasi dan keandalan data laporan keuangan dan BMN tetap terjaga, sekaligus mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

"Pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat berdampak pada kerugian Negara yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan BPK RI," tutur Nico.

"Oleh karena itu, rekonsiliasi ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki kesalahan, menemukan ketidaksesuaian, dan memperbaiki data laporan keuangan dan BMN," lanjutnya.

Melanjutkan arahannya, Sekjen Kemenkum menyampaikan 7 (tujuh) atensi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan BMN. Yang pertama adalah memastikan seluruh transaksi keuangan dan pelaporan aset negara sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah yang berlaku.

Selanjutnya adalah optimalisasi pemantauan terhadap permasalahan data laporan keuangan melalui aplikasi MonSAKTI, dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data Barang Milik Negara, termasuk pencocokan saldo BMN dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

"Pastikan setiap laporan keuangan dan BMN disusun dengan mengacu pada regulasi terbaru, khususnya yang berkaitan dengan perubahan organisasi," terang Nico melanjutkan arahan.

"Dan siapkan dokumentasi yang lengkap, akurat dan akuntabel, baik untuk transaksi keuangan maupun aset, sebagai bukti pendukung jika diperlukan dalam audit atau pemeriksaan," sambungnya.

Ada pun atensi lainnya yaitu menyusun Laporan Keuangan Tahun 2024 dengan akurat dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang didukung dengan pengungkapan yang memadai, mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) secara berjenjang, dan mempercepat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Melalui kegiatan ini, Sekjen Kemenkum berharap menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas data laporan keuangan dan BMN seluruh satuan kerja serta dapat membawa Kementerian Hukum dan HAM mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-16 kali dari BPK RI.

Untuk diketahui, kegiatan rekonsiliasi akan berlangsung selama 3 (tiga) hari ke depan secara _hybrid_ yang terpusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum, Cinere, Depok.