SEMARANG - Dalam rangka memastikan keberlanjutan dan efektivitas kelembagaan serta keberlangsungan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar Konsolidasi Bersama antara Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Provinsi, dan Satuan Tugas Kabupaten/Kota, Kamis (28/08), di Gedung Gradhika Bhakti Praja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Mewakili Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawan hadir dalam kegiatan tersebut.

Kakanwil bergabung bersama Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, para pejabat dari kementerian/lembaga terkait, anggota Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Bupati Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, dan para direktur utama Badan Usaha Milik Negara.

Kegiatan diawali dengan peninjauan salah satu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Peninjauan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Zulkifli Hasan.

Di awal peninjauannya, Menko Bidang Pangan berkeliling meninjau layanan-layanan yang tersedia pada Koperasi Merah Putih Kelurahan Gedawang. Tak hanya layanan, produk-produk unggulan yang dipresentasikan oleh Ketua Koperasi juga menjadi atensinya. Zulhas menilai, Koperasi Merah Putih Kelurahan Gedawang sudah layak dan siap untuk beroperasi.

Dalam arahannya, Menko Bidang Pangan menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih berbeda dengan koperasi pada masa lalu. Menurutnya, koperasi merah putih merupakan sarana pemberdayaan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjadikan desa dan kelurahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dari sana diharapkan lahir para pengusaha baru dan UMKM yang saling terhubung melalui koperasi.

"Intinya Koperasi Merah Putih adalah pemberdayaan. Ini salah satu fondasi agar negara menjadi kuat, karena negara yang kuat itu CEO-nya ada di sini, di rakyat. Dari desa kelurahan itu lahir pengusaha, karena koperasi menjadi pusat UMKM. Nanti seluruh koperasi merah putih di seluruh wilayah Indonesia akan saling menyambung," jelas Zulhas.

Selain menyediakan kebutuhan pokok, Zulhas mendorong agar koperasi juga mengembangkan produk-produk unggulan lokal. Zulhas juga menilai keberadaan koperasi mampu memotong rantai pasok yang panjang sehingga harga kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau.

“Saya juga menyarankan agar Koperasi Merah Putih tidak hanya menyediakan sembako saja. Ada bakso yang lezat, ada keripik yang enak, ada kerajinan yang bagus. Itu semua hasil dari kreativitas desa kelurahan,” kata Menko Bidang Pangan.

“Kalau masyarakat beli gula, gas, minyak goreng, atau pupuk langsung di koperasi, mereka tidak akan kena tengkulak. Kalau di desa/kelurahan, masyarakat jika beli pupuk itu tidak kena tengkulak,” tegasnya.

Memasuki inti acara, Zulhas menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan agar mendapatkan satu persamaan pengertian yang utuh, sehingga program-program yang bisa meningkatkan produktivitas dan kreativitas dapat berjalan, dan pada akhirnya tahun 2045 Indonesia sudah menjadi negara yang maju.

Ia menambahkan bahwa konsolidasi yang dilakukan tidak hanya terkait pemberdayaan koperasi, tetapi juga menyangkut agenda besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Konsolidasi ini juga membahas mengenai percepatan swasembada pangan dan percepatan koperasi desa/kelurahan Merah Putih. Selain itu, kita juga pastikan kelancaran distribusi bahan pokok, terutama beras,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan dukungannya terhadap program Koperasi Merah Putih. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat harus disinergikan hingga ke daerah agar tujuan pemberdayaan masyarakat benar-benar tercapai.

“Semua kebijakan dari pusat harus dilaksanakan. Dengan begitu, persepsi kita tentang Koperasi Merah Putih akan sama, yakni untuk memberdayakan potensi masyarakat di desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Saat ini, tercatat sudah ada 1.750 desa/kelurahan yang beroperasional, dan secara bertahap akan terus diperluas hingga mencakup seluruh desa maupun kelurahan di Jawa Tengah. Menanggapi hal tersebut, Zulhas memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Terima kasih, Jawa Tengah sampai hari ini tertinggi dalam pembentukan koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk dan juga sudah beroperasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kakanwil Heni menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan Koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi yang sehat juga membutuhkan kepastian hukum dalam tata kelola maupun perlindungan usaha.

“Kami di Kemenkum siap mendukung dari sisi regulasi dan layanan hukum agar koperasi dapat berkembang dengan baik. Dengan tata kelola yang sesuai aturan, koperasi akan lebih dipercaya oleh masyarakat maupun mitra,” ujar Heni.

Sebagai penutup, Ia berharap kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih benar-benar bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk maju dan sejahtera bersama.

SEMARANG - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan melakukan peninjauan salah satu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Kamis (28/08).

Mewakili Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawan hadir mendampingi peninjauan.

Kakanwil bergabung bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, para pejabat dari kementerian/lembaga terkait, dan para direktur utama Badan Usaha Milik Negara.

Di awal peninjauannya, Menko Bidang Pangan berkeliling meninjau layanan-layanan yang tersedia pada Koperasi Merah Putih Kelurahan Gedawang. Tak hanya layanan, produk-produk unggulan yang dipresentasikan oleh Ketua Koperasi juga menjadi atensinya. Zulhas menilai, Koperasi Merah Putih Kelurahan Gedawang sudah layak dan siap untuk beroperasi. 

Dalam arahannya, Menko Bidang Pangan menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih berbeda dengan koperasi pada masa lalu. Menurutnya, koperasi merah putih merupakan sarana pemberdayaan masyarakat.

“Berbeda dengan yang dulu-dulu, intinya Koperasi Merah Putih adalah pemberdayaan. Ini salah satu pondasi agar negara menjadi kuat, karena negara yang kuat itu CEO-nya ada di sini, di rakyat,” ujar Zulhas.

Ia menekankan pentingnya menjadikan desa dan kelurahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dari sana diharapkan lahir para pengusaha baru dan UMKM yang saling terhubung melalui koperasi. 

“Dari desa kelurahan itu lahir pengusaha, karena koperasi menjadi pusat UMKM. Nanti seluruh koperasi merah putih di seluruh wilayah Indonesia akan saling menyambung,” jelasnya.

Selain menyediakan kebutuhan pokok, Zulhas mendorong agar koperasi juga mengembangkan produk-produk unggulan lokal. 

“Saya juga menyarankan agar Koperasi Merah Putih tidak hanya menyediakan sembako saja. Ada bakso yang keren, ada keripik yang enak, ada kerajinan yang bagus. Itu semua hasil dari kreativitas desa kelurahan,” imbuhnya.

Menurutnya, negara bisa maju bila rakyatnya cerdas, produktif, dan kreatif. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi koperasi dengan BUMN serta perbankan sebagai mitra strategis. 

“Kolaborasi itu penting. Tolong dipermudah agar koperasi bisa bermitra dengan BUMN dan perbankan,” katanya.

Penutup, Zulhas menilai keberadaan koperasi mampu memotong rantai pasok yang panjang sehingga harga kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau. 

“Kalau masyarakat beli gula, gas, minyak goreng, atau pupuk langsung di koperasi, mereka tidak akan kena tengkulak. Kalau di desa/kelurahan, masyarakat jika beli pupuk itu tidak kena tengkulak,” tegasnya.

Sementara itu, Kakanwil Heni menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan Koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi yang sehat juga membutuhkan kepastian hukum dalam tata kelola maupun perlindungan usaha.

“Kami di Kemenkum siap mendukung dari sisi regulasi dan layanan hukum agar koperasi dapat berkembang dengan baik. Dengan tata kelola yang sesuai aturan, koperasi akan lebih dipercaya oleh masyarakat maupun mitra,” ujar Heni.

Sebagai penutup, Ia berharap kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih benar-benar bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk maju dan sejahtera bersama.

TEGAL – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah sedang gencar melakukan langkah strategis dalam mempercepat terbentuknya Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Kali ini, Kota Tegal menjadi sasaran program percepatan dengan menggandeng Bagian Hukum Pemerintah Kota Tegal.

Dalam kegiatan rapat koordinasi percepatan pembentukan Posbankum, Kemenkum Jateng oleh Fungsional Penyuluh Hukum Madya, Lilin Nurchalimah dan Totok Kuncoro hadir untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai fungsi Posbankum dan tugas dari paralegal nantinya.

Adapun peserta kegiatan adalah para Camat dan Lurah se-Kota Tegal, sementara dari Bagian Hukum Kota Tegal hadir Kepala Bagian Hukum, Bapak Budio Pradipto, serta perwakilan dari Bagian Pemerintahan, Bapak Diaz.

Hasil dari kegiatan tersebut cukup menggembirakan. Kota Tegal telah berhasil membentuk 12 Posbankum. Jumlah ini menjadi capaian awal yang baik, mengingat total kelurahan di Kota Tegal berjumlah 27 kelurahan, artinya hampir setengah dari kelurahan di Kota Bahari itu sudah terbentuk Posbankum.

Kanwil Kemenkum Jateng berharap, melalui pembentukan Posbankum di tingkat kelurahan maupun desa di wilayah Pantura, akses keadilan bagi masyarakat semakin dekat dan mudah dijangkau. Dengan demikian, setiap permasalahan hukum dapat diupayakan penyelesaiannya melalui jalur non-litigasi, dengan mengedepankan mediasi, pendampingan, serta solusi hukum yang lebih sederhana, cepat, dan efisien.

#kementerianhukum #kemenkumjateng #layananhukummakinmudah

Semarang – Dalam rangka meningkatkan kualitas analisis kebijakan di tingkat wilayah, Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah mengikuti kegiatan Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Lampung, pada Kamis (28/08).

Acara ini mengangkat tema “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan terhadap Permenkum Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.”
Plt. Kepala Kanwil Kemenkum Lampung, Benny Daryono, S.H., M.E., dalam pembukaannya mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Permenkum tersebut, mulai dari ketidakjelasan Pasal 109 dalam UU Cipta Kerja, hingga belum sinkronnya konsideran regulasi dengan peraturan pelaksana lainnya.

Ia juga menyoroti masih adanya kekeliruan dalam penamaan produk hukum dalam praktik pendirian Perseroan Perorangan.

“Permasalahan ini berdampak langsung pada pelaku usaha, khususnya UMKM, yang membutuhkan kejelasan dan kemudahan dalam proses pendirian badan hukum,” jelas Benny.

Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, S.P., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan peran strategis Kantor Wilayah dalam memberikan masukan berbasis data dan kondisi nyata di lapangan.

“Rekomendasi dari analisis ini akan kami sampaikan kepada Kepala BSK Hukum dan unit teknis pusat, termasuk Ditjen AHU, untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan kebijakan,” ujarnya.

Diskusi turut menghadirkan sejumlah narasumber ahli, antara lain Dr. Laila Yunara, S.H., M.H., yang menyoroti pentingnya kejelasan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M., menekankan pentingnya penyebaran informasi yang merata ke masyarakat.

“Banyak pelaku usaha belum mengetahui bahwa pendirian Perseroan Perorangan kini bisa dilakukan tanpa notaris. Ini tantangan besar dalam implementasi,” kata Faiz.

Dengan mengikuti kegiatan ini, Tim BSK Kemenkum Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas analitis dan memperkuat kontribusinya dalam proses perumusan serta evaluasi kebijakan hukum yang lebih adaptif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi publik.

PEMALANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang berhasil memenuhi target pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah desa dan kelurahan. Hingga saat ini, telah berdiri 60 Posbankum atau setara 25% dari jumlah seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Pemalang.

Di setiap Posbankum nantinya akan ditunjuk paralegal-paralegal yang akan bertugas memberikan pelayanan terhadap masyarakat di sekitar Posbankum tersebut.

Penyuluh Hukum Madya, Lily Mufidah, menjelaskan peran strategis paralegal dalam Posbankum. Nantinya mereka yang ditunjuk menjadi paralegal oleh desa akan mengikuti pelatihan bersertifikat dan didampingi oleh Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi.

“Dengan begitu, layanan hukum benar-benar dekat dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat desa,” jelas Lily pada Rakor Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan di Kabupaten Pemalang, Kamis (28/08).

Dalam kegiatan yang digelar di Aula Kantor Dispermades Kabupaten Pemalang ini, Kepala Bagian Hukum Setda Pemalang, Arif Rahman Hakim, menyampaikan bahwa pencapaian target ini menjadi tonggak penting bagi upaya memperluas akses bantuan hukum di tingkat desa. “Posbankum hadir untuk memastikan setiap masyarakat desa dapat memperoleh informasi hukum, mediasi, hingga pendampingan melalui paralegal yang sudah dibekali kompetensi khusus,” ujarnya.

Hal senada juga ditegaskan oleh Wendy Resnu Pratama, Kabid Pemerintahan Desa Dispermades Pemalang. Menurutnya, keberadaan Posbankum sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat desa agar lebih sadar hukum. “Kami mendorong agar seluruh desa di Pemalang, yang jumlahnya 223 desa/kelurahan, segera memiliki Posbankum,” ucapnya.

Kegiatan ini diikuti oleh para camat, kepala desa/lurah, serta paralegal perwakilan dari desa/kelurahan. Dengan sinergi antara Pemkab dan Kanwil Kemenkum Jateng, diharapkan pembentukan Posbankum dapat terus diperluas hingga menjangkau seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Pemalang.