SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengikuti rapat Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah di bidang Pengelolaan BLUD, Hibah/Bansos dan Bantuan Keuangan.

Rapat yang digelar oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (24/6) ini berlangsung di ruang rapat Biro Hukum SETDA Provinsi.

Rapat dimpin oleh koordinator Peraturan Perundang-undangan, Haryono Widyastomo dan dihadiri oleh perangkat daerah terkait. 

Turut hadir dalam rapat ini perwakilan dari Kanwil Kemenkum Jateng, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah, Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, serta Analis hukum dan perancang peraturan perundang-undangan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Rapat ini membahas analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah di bidang Pengelolaan BLUD, Hibah/Bansos dan Bantuan Keuangan.

Terdapat dua puluh Peraturan Gubernur Jawa Tengah di bidang Pengelolaan BLUD, Hibah/Bansos dan Bantuan Keuangan yang menjadi objek analisis dan evaluasi. 

Analisis dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui potensi disharmoni pengaturan dalam Peraturan Gubernur yang menjadi objek analisis dan evaluasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sejajar. 

Disamping itu rapat ini juga ditujukan untuk mengetahui implementasi keberlakukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang menjadi objek analis

is dan evaluasi.

SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah bersama Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap tiga rancangan regulasi daerah yang digelar secara zoom meeting. Selasa, (24/6).

Tiga rancangan regulasi yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Rapat secara resmi dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Delmawati, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya proses pengharmonisasian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Pengharmonisasian bukan hanya prosedur administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan substansi peraturan selaras dengan tujuan negara, nilai-nilai yang hidup di masyarakat, serta kebijakan dan peraturan lainnya yang relevan. Ini penting untuk mencegah disharmoni hukum, memperkuat kepastian hukum, dan menjadikan regulasi lebih mudah dipahami serta diterapkan,” ujar Delmawati.

Rapat dihadiri oleh para Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, serta perwakilan dari perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Diskusi berjalan dinamis dengan berbagai masukan dari peserta, terutama dalam aspek sinkronisasi substansi antara Perda dan Perbup yang saling terkait, agar implementasinya dapat berjalan secara konsisten dan terarah di lapangan.

Melalui forum ini, diharapkan seluruh rancangan regulasi yang tengah disusun mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Semarang serta mendukung pencapaian program kerja pemerintah daerah secara efektif dan berlandaskan hukum yang kokoh.

SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang, Selasa (24/6).

Kegiatan berlangsung di ruang Bima Kanwil Kemenkum Jateng dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang serta tim perancang dari Divisi P3H.

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Heny Andriana selaku perancang peraturan perundang-undangan. Dalam pembukaannya, Heny menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Daerah guna memastikan bahwa setiap rancangan peraturan disusun sesuai dengan kaidah penulisan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rancangan yang dibahas dalam rapat kali ini meliputi Raperda tentang Pembentukan Peraturan Kepala Daerah, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, dan Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang.
Rapat berlangsung dengan lancar dan interaktif.

Tim perancang menyampaikan beberapa masukan dan koreksi yang mencakup aspek substansi, kepenulisan, dan penggunaan frasa agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang merespons secara konstruktif dan menyampaikan komitmen untuk segera melakukan penyesuaian sebagaimana hasil pembahasan rapat.

Melalui proses harmonisasi ini, diharapkan seluruh rancangan peraturan dapat segera difinalisasi dan diimplementasikan secara optimal di Kabupaten Pemalang untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melalui Bidang Hukum menggelar rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap lima Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta, Selasa (24/6).

Kegiatan berlangsung di ruang rapat Bidang Hukum Kanwil Kemenkum Jateng dan dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati.

Dalam sambutannya, Delmawati menegaskan pentingnya proses harmonisasi sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Menurutnya, proses ini merupakan instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah disharmonisasi antar peraturan.

“Harmonisasi menjamin bahwa produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga menciptakan sistem hukum yang tertib dan efektif,” ujar Delmawati.

Adapun lima rancangan yang dibahas meliputi: Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Harga Satuan Dasar dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026; Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2026; Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2026; Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Rapat dihadiri oleh tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jateng, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta, serta perwakilan perangkat daerah terkait. Seluruh peserta terlibat aktif dalam proses penyelarasan substansi dan penyesuaian teknis penyusunan regulasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan rancangan yang dihasilkan tidak hanya taat asas dan selaras dengan peraturan di atasnya, tetapi juga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surakarta.

SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aktualisasi Peran Paralegal secara virtual, Selasa (24/06).

Aktualisasi Peran Paralegal ini sendiri merupakan tindak lanjut dari pelatihan paralegal yang telah rampung dilaksanakan (3-5 Juni 2025).

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Delmawati, mengharapkan para peserta pelatihan mampu untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat selama masa pelatihan.

"Harapannya, semua peserta yang telah mengikuti pelatihan paralegal dapat mempraktekkan materi, ilmu dan pengetahuan yang didapat selama pelatihan kemarin," ujar Delmawati, saat membuka kegiatan.

"Implementasikan dan jalani peran sebagai paralegal sesuai guidance, regulasi, ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya", lanjutnya.

Terkait peran paralegal, Delmawati menekankan tentang pentingnya mengupayakan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan permasalah hukum.

"Poinnya dan menjadi harapan kita bersama, rekan-rekan mampu mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada, dengan tujuan penyelesaian secara restorative justice tanpa berlanjut sampai ke tahap pengadilan," kata Delmawati.

"Mari kita sama-sama hadir untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat," tambahnya.

Secara teknis, Kadiv P3H, memberikan arahan agar peserta pelatihan paralegal melaksanakan aktualisasi peran Paralegal selama jangka waktu paling lama 3 bulan di Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan.

Ruang lingkup aktualisasi, meliputi, layanan informasi hukum, layanan bantuan hukum dan advokasi, layanan penyelesaian konflik/sengketa melalui mediasi dan layanan rujukan advokat.

Lebih rinci, Lily Mufidah, Penyuluhan Hukum Madya Kemenkum Jateng menjabarkan peran peserta pelatihan selama aktualisasi, yakni layanan informasi hukum, dimana paralegal berperan sebagai tempat sumber informasi hukum bagi masyarakat Desa/Kelurahan sebagai jendela informasi dan konsultasi hukum

Kemudian memberikan layanan bantuan hukum dan advokasi, dimana paralegal menjadi tempat koordinasi dalam penyelesaianpenyelesaian perkara hukum di wilayah tersebut, terutama yang membutuhkan pendampingan ke tahap litigasi.

Ruang ini juga menjadi tempat koordinasi Aparat Penegak Hukum, Penyuluh Hukum dan Pendamping Desa.

Selanjutnya, layanan penyelesaian konflik/sengketa melalui mediasi. Bahwa peserta pelatihan diharapkan menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa/Kelurahan secara Non Litigasi dan damai.

Terakhir, dalam pelayanan rujukan advokat, menjadi tempat rujukan bagi Paralegal untuk sengketa hukum yang mengarah pada litigasi baik oleh Advokat yang tergabung dalam PBH terakreditasi maupun Advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat.

Sebagai pembekalan, Lily juga memberikan materi dasar tentang Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan.