SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Cagar Budaya, Rabu (24/04). Rapat ini dilaksanakan secara virtual dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari kedua belah pihak.

Dalam kesempatan ini, rapat dibuka oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil, Heny Andriana, yang menegaskan pentingnya proses harmonisasi dalam penyusunan peraturan daerah.

“Harmonisasi merupakan tahapan krusial guna memastikan bahwa Raperda yang disusun telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Raperda yang dibahas berfokus pada pengelolaan dan pelestarian cagar budaya yang ada di Kabupaten Banjarnegara, yang dikenal sebagai Kota Dawet Ayu. Dalam rapat ini, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyampaikan maksud dan latar belakang penyusunan regulasi tersebut, termasuk urgensi perlindungan terhadap situs-situs bersejarah di wilayah mereka.

Tim dari Kemenkum Jateng memberikan masukan terhadap redaksional naskah Raperda, antara lain revisi terhadap frasa yang tidak tepat atau berpotensi multitafsir, penyesuaian sistematika dan format penulisan agar sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan, penyempurnaan dalam penempatan norma dan klausul hukum.

Rapat berlangsung secara kondusif dan interaktif, serta menghasilkan sejumlah catatan perbaikan yang diharapkan dapat mempercepat penyusunan final Raperda. Kolaborasi ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkum dalam menciptakan regulasi yang akomodatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

BANYUMAS – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melalui Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan melaksanakan kegiatan sosialisasi E-Harmonisasi di Kabupaten Banyumas, Kamis (24/02). Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi langsung ke Sekretariat Daerah (Setda) dan Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Banyumas.

Tim yang terdiri atas Dodo Kurnianto, Tabah Ikrar Prasetya, Nenklia Senja Contina Rona Merona, dan Dian Arini ini menyampaikan pentingnya implementasi E-Harmonisasi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah melalui proses harmonisasi yang lebih sistematis, serta mendorong percepatan penyusunan regulasi melalui platform digital yang terintegrasi.

Lebih lanjut, E-Harmonisasi juga memiliki dampak positif yakni mewujudkan proses yang lebih efektif, efisien, dan transparan, dan eminimalkan potensi disharmonisasi regulasi antarperaturan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, tim juga menjelaskan mekanisme kerja aplikasi E-Harmonisasi, mulai dari tahapan unggah draf, proses reviu oleh perancang peraturan perundang-undangan, hingga finalisasi naskah hukum.

Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembentukan produk hukum yang akuntabel dan berkualitas. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan hukum.

 

SEMARANG – Salah satu momen bersejarah yang sangat agung dalam Islam adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Rasulullah membawa rahmat bagi seluruh alam dan menjadi awal dari perubahan besar dalam peradaban manusia menuju cahaya petunjuk ilahi.

Pada Kajian Kamis Taqwa pagi ini, Kamis (24/04), Ustaz Iqbal Baswedan mengangkat dua topik utama, yakni seputar Kelahiran Nabi Muhammad SAW dan pentingnya Mencintai Nabi Muhammad SAW. Kajian ini disampaikan kepada para pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah di Masjid Al-Hikmah.

Pada topik pertama, Ustaz Iqbal Baswedan mengisahkan beberapa peristiwa menjelang dan saat kelahiran Nabi SAW. Beliau menjelaskan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak ditetapkan sebagai suatu ibadah yang bersifat khusus seperti puasa atau shalat, namun menjadi peristiwa penting yang layak untuk dihayati dan direnungkan. Salah satu faedah dari kelahiran Rasulullah SAW yang disebutkan adalah bahwa beliau terlahir dalam keadaan yatim, tanpa ayah, sebagai bentuk pelajaran bahwa kemuliaan tidak bergantung pada status keluarga, melainkan dari misi dan keteladanan yang dibawa.

Masuk ke topik kedua, Ustaz Iqbal Baswedan menekankan pentingnya mencintai Nabi Muhammad SAW. Beliau mengingatkan bahwa hal terpenting dalam hidup bukanlah cinta manusia kepada kita atau ridho manusia, melainkan ridho Allah SWT dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kesuksesan seseorang, lanjutnya, tidak bergantung pada keturunan atau status sosial—apakah dari keluarga biasa atau keluarga ternama—namun dari usaha pribadi yang dilakukan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah.

“Keselamatan seseorang di akhirat bukan karena nasab atau harta, tapi karena kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah SWT,” terangnya.

Dari sini, Ustaz Iqbal Baswedan menekankan bahwa menuntut ilmu agama adalah suatu keharusan bagi setiap muslim dan muslimah. Dengan ilmu, seorang muslim dapat mencintai Nabi SAW secara benar dan menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam setiap aspek kehidupan.

SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Klaten secara virtual. Agenda tersebut membahas perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan, Rabu (23/04).

Kegiatan dibuka oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jateng, Heny Andriana yang menyampaikan bahwa garis sempadan merupakan jarak bebas minimal antara bangunan dengan batas-batas area sekitar seperti jalan atau bangunan lainnya, oleh karena itu penyusunan aturan mengenai garis sempadan harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk penyelarasan dengan rencana tata ruang.

Rapat harmonisasi ini dihadiri oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten beserta jajaran, serta dinas teknis terkait. Pihak Setda Klaten menekankan bahwa urgensi penyusunan Raperda ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai tindak lanjut dari amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam diskusi yang berlangsung intensif, tim dari Bagian Hukum Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan jajaran Kanwil Kemenkum Jateng guna memastikan bahwa substansi serta legal drafting Raperda tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SEMARANG – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Delmawati, menjadi narasumber pada kegiatan Webinar Forum Gemar Belajar (Marbela) Seri 4 Tahun 2025 dalam yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cilacap secara daring, Kamis, (23/4).

Diikuti oleh pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan ASN Instansi lain seluruh Indonesia sebanyak 727 peserta, kegiatan tersebut mengambil tema “Cerdas dan Berkualitas Dalam Menyusun Produk Hukum Daerah”.

Dalam paparannya, Delmawati terlebih dahulu menjelaskan tugas dan fungsi Divisi P3H Kanwil Kemenkum Jateng, yang meliputi penyuluhan hukum, harmonisasi Raperda/Raperkada, serta analisis dan evaluasi terhadap Perda atau Raperkada.

Peran Kemenkum dalam peyusunan produk hukum daerah, yaitu memberikan asistensi penyusunan regulasi, Melakukan harmonisasi dan legal drafting.,Fasilitasi penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah, serta menyediakan perancang peraturan bagi Pemda

Ia menegaskan Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi Pemda untuk menyusun produk hukum daerah. Produk hukum daerah harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Oleh sebab itu, Delmawati menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam proses penyusunan regulasi daerah melalui mekanisme harmonisasi. Dalam kesempatan tersebut, ia turut menjelaskan alur permohonan harmonisasi serta memperkenalkan sistem E-Harmonisasi yang baru-baru ini diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai upaya digitalisasi proses harmonisasi peraturan.

“Melalui proses harmonisasi, kami memastikan bahwa peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan tentunya memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada,” ujar Delmawati.

Dalam harmonisasi harus memenuhi bebarapa parameter, yaitu tertib kewenangan, tertib, prosedur, tertib subtansi, dan tertib implementasi.

Kegiatan ini dinilai penting dalam mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kompetensi dalam menyusun produk hukum daerah, sehingga outputnya nanti akan menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.