No item found!
BERITA UTAMA ::.
KABAR DIVISI ::.
Perkuat Legalitas UMKM, Kemenkum dan Komisi XIII DPR RI Gencarkan Sosialisasi Perseroan Perorangan di Banyumas
Kembangkan Integritas dan Kepastian Hukum di Era Digital, Kakanwil Kemenkum Jateng Bahas Penguatan Profesi Notaris dalam Kuliah Tamu UNS
Menteri Hukum Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik melalui Forum “PASTI ADA SOLUSI”, Pengaduan Masyarakat Langsung Ditindaklanjuti
Perluas Literasi Hukum UMKM, Kemenkum Jateng Sosialisasikan Pendaftaran Perseroan Perorangan
Menkum Dorong Afirmasi Pendidikan Kedinasan bagi Generasi Muda Papua
Semangat Tak Kendur di Penghujung Oktober, Jajaran Kanwil Kemenkum Jateng Kompak Senam Bersama
Kamis Taqwa, Kanwil Kemenkum Jateng Ajak Pegawai Perkuat Adab dalam Pergaulan
Senam Jadikan Tubuh Sehat & Pikiran Segar
Gelar Kajian Rabu Takwa, Kemenkum Jateng Petik Hikmah Sirah Nabawiyah dan Pentingnya Sabar untuk Hadapi Ujian
Wujudkan Birokrasi Melayani, Kemenkum Bahas Pengaduan Masyarakat melalui PASTI ADA SOLUSI
KABAR PUSAT ::.
-
GI Tourism Buka Peluang Kolaborasi Lintas Kementerian untuk Kembangkan Dieng
Wonosobo – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengakselerasi pengembangan Geographical Indication (GI) Tourism di kawasan Dieng, Jawa Tengah, melalui kolaborasi lintas kementerian.
... -
GI Tourism Dieng: Strategi Kemenkum Tumbuhkan Ekonomi, Lestarikan Budaya, dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Wonosobo - Indikasi Geografis atau Geographical Indication (GI) Tourism Dieng adalah langkah awal dari perjalanan yang lebih besar. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas ingin menjadikan
... -
Menkum Luncurkan GI Tourism, Integrasikan KI dan Pariwisata di Dieng
Wonosobo – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mendorong
... -
Kementerian Hukum Raih Peringkat I JFK Award 2026 Kategori Kementerian/Lembaga
Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) meraih peringkat I dalam penghargaan Instansi Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK Award) Tahun 2026 kategori kementerian/lembaga
...
-
Siaran Pers - Pasti Ada Solusi, Menteri Hukum Dampingi Warga Hadapi Ketidakpastian Hukum Eksekusi Lelang
Program Pasti Ada Solusi kembali memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan oleh Sudarto, warga Makassar,
... -
Penyesuaian Tarif PNBP Berkeadilan, Tarif Merek UMKM Tetap dan Pendaftaran Hak Cipta Lagu Gratis
Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum.
... -
Siaran Pers - Kemenkum Latih Aparatur Tangani Tindak Pidana Terhadap Kelompok Rentan
Kementerian Hukum (Kemenkum) akan memberikan pelatihan teknis bagi aparatur penegak hukum (APH), petugas penanganan, pemberi bantuan hukum, dan paralegal agar dapat mengimplementasikan
... -
Siaran Pers - Kerja Sama Kementerian Hukum dan Rospatent Rusia
DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menandatangani Nota
...
-
Narasi Tunggal: Instansi Pemerintah dan Stakeholder Terkait Siap Layani Angkutan Lebaran 2019
Menyambut musim mudik Lebaran 2019, Kementerian Perhubungan telah menyediakan dan memeriksa kesiapan Angkutan Lebaran dengan dilaksanakannya Ramp Check armada mudik, mudik gratis darat, laut dan kereta api, posko terpadu, dan
... -
Narasi Tunggal: Fokus Pembangunan Manusia Melalui Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
Setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sebagai sabuk pemersatu bangsa, penguat interkonektivitas, serta pendorong proses ekonomi yang semakin efektif dan efisien, saat ini, pemerintah mengalihkan
... -
Narasi Tunggal - Kemendikbud Imbau Pemda Segera Tetapkan Zona Persekolahan dan Juknis PPDB 2019
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di dalam aturan ini,
... -
Narasi Tunggal, Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi
Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian
...
