Kemenkum Jateng Gelar Rapat Pengharmonisasian Ranperda Kabupaten Grobogan dan Ranperbup Grobogan

Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 2 (dua) Ranperda Grobogan dan 6 (enam) Ranperbup Grobogan, Rabu (17/12).

Adapun yang menjadi pembahasan dalam harmonisasi kali ini antara lain tentang:

1.     Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa;

2.     Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

3.     Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4.     Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Pengelolaan Piutang Daerah;

5.     Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Pedoman Sistem Penilaian Kinerja Perangkat Daerah;

6.     Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;

7.     Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

8.     Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa.

Rapat dibuka secara resmi oleh Delmawati selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Ia menyampaikan harapan dengan adanya rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Ranperbup dapat memberikan kelancaran dalam penyusunan regulasi di daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bagian Hukum Kabupaten Grobogan, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Grobogandan, Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Kabupaten Grobogan, dan Tim Kerja Harmonisasi.

Melalui forum ini, seluruh peserta melakukan pendalaman terhadap muatan normatif, keterpaduan dengan peraturan yang relevan, serta kelengkapan unsur teknis perancangan. Diharapkan hasil pengharmonisasian ini dapat mendukung percepatan penetapan regulasi yang responsif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan.

Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Rapat Pengharmonisasian Raperda dan Raperbup Kabupaten Brebes

Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Brebes, Rabu (17/12).

Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum dalam hal ini diwakilkan oleh Dodo Kurnianto, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Ia menyampaikan harapan dengan adanya rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Raperda dan Raperkada dapat memberikan kelancaran dalam penyusunan regulasi di daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bagian Hukum Kabupaten Brebes, Pemerintah Kabupaten Brebes, Dinpermades, dan Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Melalui forum ini, seluruh peserta melakukan pendalaman terhadap muatan normatif, keterpaduan dengan peraturan yang relevan, serta kelengkapan unsur teknis perancangan. Diharapkan hasil pengharmonisasian ini dapat mendukung percepatan penetapan regulasi yang responsif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Brebes.

SEMARANG - Dalam upaya mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2017, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar Pemusnahan Fisik Subtantif Arsip Fidusia, di Aula Kresna Basudewa, Rabu (17/12).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi jumlah arsip yang sudah tidak bernilai guna lagi, untuk mencapai efisien dalam pengelolaan arsip, penghematan tempat penyimpanan, biaya perawatan dan pemeliharaan, sesuai dengan tahapan dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kakanwil Heni Susila Wardoyo, melalui Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Suhariyanto, mengajak seluruh jajaran Kantor Wilayah untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis untuk mewujudkan kearsipan yang maju.

"Apabila arsip dikelola secara baik sesuai dengan NSPK (norma, standar, prosedur kearsipan) mulai dari penerimaan, pengurusan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan yang dinamakan sebagai daur hidup Arsip akan mampu mendorong setiap kegiatan dilaksanakan dapat di pertanggungjawaban sehingga terwujudnya transparansi dan Good and Clean Governance," katanya.

Suhariyanto menambahkan untuk mewujudkan pengelolaan arsip dengan baik dan benar diperlukan adanya dukungan kebijakan, sarana prasarana, sumber daya manusia kearsipan dan anggaran.

"Pengelolaan arsip dinamis yang menjadi tanggung jawab pencipta arsip salah satu diantaranya adalah melakukan penyusutan arsip yaitu pemindahan, penyerahan dan pemusnahan arsip dengan berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip sesuai dengan peraturan Meteri Hukum dan HAM RI nomor 54 tahun 2016," jelasnya.

Sementara Arsiparis Muda Biro Umum Sekretariat Jenderal, Dedi Syahputra, menjelaskan bahwa pemusnahan arsip merupakan kegiatan terakhir dari pengelolaan arsip. Di Kementerian Hukum yang jumlah arsipnya sangat banyak telah melakukan pengelolaan arsip dengan baik.

Ia pun mengapresiasi konsistensi Kanwil Jateng yang dalam 5 tahun belakang menggelar pemusnahan arsip secara berkelanjutan.

"Kami mengapresiasi Kanwil Jateng yang konsisten melakukan pemusnahan arsip selama 5 tahun ke belakang, Semoga kita bisa mempertahankan nilai tata kelola arsip kita yang saat ini adalah 87," ujarnya.

Berdasarkan Surat kepala ANRI nomor B/KN.00.01/416/2025 tanggal 13 Oktober 2025 melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan RI tentang persetujuan pemusnahan arsip, Kantor Wilayah Jawa Tengah memperoleh persetujuan pemusnahan arsip fisik subtantif fidusia tahun 2001-2015 sebanyak 3.093 berkas. Proses pemusnahan arsip tersebut dilakukan dengan cara dicacah menggunakan mesin pencacah.

Turut hadir pada kesempatan itu, Penyuluh Hukum Madya, R. Danang Agung Nugroho, Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Sugeng Pamuji, jajaran Kanwil serta saksi dari Biro Umum, Biro Hukerma, Inspektorat Jenderal, dan Ditjen AHU.

#kemenkumjateng #kementerianhukum #layananhukummakinmudah

 

JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo memimpin rapat pembahasan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Kementerian Hukum, Selasa (16/12).

Pada kesempatan itu Kakanwil Kemenkum Jateng dipercaya sebagai Ketua Komisi 5 yang berfokus pada bidang Pembinaan Hukum.

Pembahasan ini sendiri merupakan bagian dari kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025, yang berlangsung di Grand Mercure Hotel Kemayoran Jakarta.

Ada 14 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang didiskusikan dalam forum tersebut, antara lain terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum, meningkatnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat Indonesia dan meningkatnya tingkat kepatuhan hukum lembaga hukum.

Kemudian, meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatnya kualitas analisis dan evaluasi hukum serta meningkatnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum.

Termasuk,.meningkatnya efektivitas layanan bantuan hukum litigasi meningkatnya kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum meningkatnya ketersediaan Pos Bantuan Hukum di daerah meningkatnya pemahaman hukum masyarakat.serta meningkatnya kualitas pembinaan hukum nasional.

Terakhir, terwujudnya sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan serta meningkatnya kinerja kelembagaan di bidang pembinaan hukum.

Pembahasan kali ini menentukan manual Indikator Kinerja Utama, target, periode, Rencana Aksi, data dukung dan penanggungjawab sasaran program.

Selain Kakanwil, Kepala Divisi dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kemenkum Jateng juga terlibat dalam pembahasan serupa dengan bidang yang berbeda. 

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin bergabung di Komisi 3, yang membahas bidang Kekayaan Intelektual.

Sementara, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Delmawati berada di Komisi 4 yang membidangi permasalahan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto, Kepala Badiklat Hukum Jateng, Rinto dan Plt Kepala BHP Semarang Deni Kristiawan masuk ke Komisi 6, yang membahas bidang Pelaksana Teknis.

#KementerianHukum #KemenkumJateng #LayananHukumMakinMudah #SetahunBerdampak 

Kemenkum Jateng Gelar Rapat Pengharmonisasian Ranperbup Sukoharjo

Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 9 (sembilan) Ranperbup Bupati Sukoharjo, Selasa (16/12).

Pada rapat kali inibyang menjadi pembahasan yaitu Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang:

a.     Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

b.     Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Penyusunan Dokumen Penganggaran; dan

c.     Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Rapat dibuka secara resmi oleh Delmawati selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Ia menyampaikan harapan dengan adanya rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Ranperbup dapat memberikan kelancaran dalam penyusunan regulasi di daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bagian Hukum Kabupaten Sukoharjo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Tim Kerja Harmonisasi.

Melalui forum ini, seluruh peserta melakukan pendalaman terhadap muatan normatif, keterpaduan dengan peraturan yang relevan, serta kelengkapan unsur teknis perancangan. Diharapkan hasil pengharmonisasian ini dapat mendukung percepatan penetapan regulasi yang responsif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo.