Kanwil Kemenkum Jateng Laksanakan Harmonisasi 4 Rancangan Peraturan Bupati Bersama Kabupaten Rembang

Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melaksanakan kegiatan harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Rembang, Rabu (03/12).

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup). Ranperbup yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi:

1. Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 

2. Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; 

3. Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Pembayaran Belanja Daerah secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;dan 

4. Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib pada Satuan Pendidikan.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Delmawati. Ia menyampaikan bahwa fungsi utama dari proses harmonisasi untuk memastikan keselarasan dan kesesuaian substansi Ranperbup dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta untuk menghindari potensi disharmoni atau pertentangan hukum.

Selain itu, proses harmonisasi juga ditujukan untuk menghasilkan produk hukum daerah yang efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menjamin bahwa setiap regulasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku secara nasional.

Kegiatan ini diikuti oleh para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kemenkum Jateng, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, serta perangkat daerah terkait dari lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

Melalui forum ini, diharapkan rancangan regulasi yang dibahas dapat segera disempurnakan dan ditetapkan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Kanwil Kemenkum Jateng Kembali Gelar Harmonisasi Dua Rancangan Peraturan Kota Surakarta

Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) kembali menyelenggarakan rapat harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Walikota (Raperwal) Kota Surakarta, kegiatan dilaksanakan melalui Zoom Meeting, Rabu (03/12).

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Jateng, Delmawati, yang menekankan pentingnya proses harmonisasi dalam memastikan kualitas produk hukum Daerah. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa setiap regulasi harus memiliki kepastian dan kejelasan norma serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Harmonisasi tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi langkah substantif untuk menjamin regulasi daerah tersusun secara sistematis, sinkron, dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujar Delmawati.

Proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi dalam rapat ini meliputi dua rancangan regulasi, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;dan

2. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Rapat harmonisasi ini dihadiri oleh para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jateng, Bagian Hukum Setda Kota Surakarta, serta Perangkat Daerah terkait dari Kota Surakarta.

Melalui proses harmonisasi ini, diharapkan seluruh rancangan peraturan dapat segera difinalisasi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendukung percepatan pembangunan di Kota Surakarta.

SEMARANG - Dalam Islam, semua musibah adalah ketetapan dan ujian dari Allah SWT. Pada Kajian Rabu Taqwa hari ini, Rabu (03/12) Ustaz Haris Budiatna menjelaskan beberapa Aqidah tentang musibah dalam Islam kepada para jamaah Masjid Al Hikmah Kantor Wilayah.

Ustaz Haris menjelaskan bahwa setiap ujian yang menimpa seorang hamba bukanlah kebetulan, melainkan bentuk kasih sayang Allah untuk menguji keimanan, kesabaran, dan keteguhan hatinya.

"Setiap musibah adalah ketetapan Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Di baliknya selalu ada hikmah yang Allah kehendaki," jelas Ustaz Haris.

Ia menerangkan bahwa saat seorang muslim tertimpa musibah, terdapat dua amalan yang disunnahkan untuk diucapkan.

"Pertama, membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un sebagai bentuk penerimaan atas takdir Allah. Setelah itu dilanjutkan dengan doa Allahumma’jurni fi mushibati wa akhlif li khairan minha . Barang siapa membaca doa ini, Allah pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ustaz Haris menekankan bahwa musibah bukan hanya ujian, tetapi juga pengingat agar seorang hamba kembali kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Sikap sabar dan berprasangka baik kepada Allah merupakan kunci bagi seorang muslim ketika menghadapi kesulitan.

"Musibah itu bisa menjadi peringatan sekaligus cara Allah mendekatkan hamba-Nya. Maka hadapilah dengan sabar dan husnudzon, karena setiap kesusahan pasti ada kemudahan yang menyertainya," ujar Ustaz Haris.

Ustaz Haris juga mengingatkan pentingnya solidaritas sosial dalam Islam. Umat Muslim dianjurkan memberikan bantuan baik secara materi, moril, maupun doa kepada mereka yang sedang tertimpa musibah.

"Kita juga wajib membantu sesama yang terkena musibah. Jangan sampai kita justru menjadi penyebab orang lain mendapat musibah. Kita harus bersyukur dan menjadi hamba yang memberi manfaat," pesannya.

Kajian ditutup dengan renungan agar senantiasa mendapatkan perlindungan dari segala musibah, serta mereka yang sedang diuji diberikan kekuatan dan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah SWT.

SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, melalui Pejabat Fungsional Analis Hukum mengikuti kegiatan “NGOPHI atau Ngobrol Bareng Otoritas Pusat dan Hukum Internasional”, secara virtual, Rabu (03/12)

Kegiatan ini di inisiasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum.

Dalam kegiatan tersebut, yang menjadi narasumber adalah Dr. Albert Aries, dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ahli Hukum Pidana, dan juga Anggota Tim Penyusun RUU KUHP.

Dia membawakan materi “Pengaruh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap Efektivitas Kerja Sama Penegakan Hukum Internasional melalui Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi di Indonesia”.

Dr. Albert Aries, menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Ngara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang.

Dia juga menekankan, ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.

Selanjutnya, Dr. Albert Aries, menjelaskan juga pengertian.mengenai Ektradisi Terselubung yang meliputi, Pendeportasian, Pengusiran, Penyerahan secara langsung atas seorang pelaku kejahatan dengan persetujuan dari negara tempatnya berada, Pengambilan secara paksa atas seorang peaku kejahatan dengan persetujuan dari negara tempatnya berada, Penculikan, dan Pengambilan secara paksa atas sesorang pelaku kejahatan tanpa sepengetahuan atau persetujuan negara tempatnya berada.

Lainnya, Dr. Albert Aries, menjelaskan bahwa gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana jika terpidana meninggal dunia, kadaluwarsa, terpidana mendapat grasi atau amnesti atau penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan, Kemenkum Jateng dapat memperkuat pemahaman dan penerapan regulasi terkait bantuan timbal balik dalam masalah pidana khususnya Mutual Legal Assistance dan ekstradisi dengan memastikan semua proses sesuai dengan hukum nasional dan internasional.

*Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Harmonisasi Tujuh Raperbup Kabupaten Semarang*

Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melalui Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) menyelenggarakan rapat harmonisasi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Semarang, Selasa (02/12).

Kegiatan berlangsung secara hybrid, menggabungkan pertemuan daring melalui Zoom Meeting dan tatap muka langsung di ruang Pandawa Kanwil Kemenkum Jateng.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi P3H, Delmawati, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam memastikan sebuah regulasi memiliki kepastian hukum, kejelasan norma, serta konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi. 

“Harmonisasi tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi langkah substantif untuk menjamin regulasi daerah tersusun secara sistematis, sinkron, dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujar Delmawati.

Adapun tujuh Raperbup yang dibahas pada kesempatan tersebut meliputi:

• Penetapan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara;

• Perubahan atas Perbup Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal RSUD Dr. Gunawan Mangunkusumo;

• Analisis Standar Biaya;

• Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

• Petunjuk Teknis Pemberian Hibah kepada Kelompok Sadar Wisata yang Berbadan Hukum;

• Perubahan atas Perbup Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

• Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Rapat harmonisasi diikuti oleh para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jateng serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang yang hadir secara langsung. Sementara itu, perangkat daerah pemrakarsa masing-masing Raperbup mengikuti jalannya pembahasan secara daring.

Melalui forum ini, seluruh peserta melakukan pendalaman terhadap substansi, ketepatan perumusan norma, serta keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diharapkan proses harmonisasi ini dapat mempercepat finalisasi tujuh Raperbup tersebut sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan di Kabupaten Semarang.