Demak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perjuangan Walisongo Indonesia Ke-1 Tahun 2026 yang digelar di Pondok Pesantren Al Mubarok Al Arbain, Tlogorejo, Wonosalam, Demak, Sabtu (31/01).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Deni Kristiawan. Rakornas ini turut dihadiri Ketua Umum Perjuangan Walisongo Indonesia, Muhammad Abbas Billy Yachsy, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Toton Rasyid, serta para perwakilan pejabat pemerintah pusat dan daerah.

Kegiatan Rakornas berlangsung dalam suasana khidmat dan religius, mencerminkan semangat persatuan serta kebersamaan seluruh peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Umum Perjuangan Walisongo Indonesia, Muhammad Abbas Billy Yachsy, dalam sambutannya menegaskan pentingnya persatuan sebagai fondasi utama membangun kepercayaan dan kekuatan bangsa. “Kita tidak mampu membangun kepercayaan jika kita terpecah belah, oleh karena itu Persatuan Walisongo Indonesia hadir untuk menyatukan semuanya. PWI ini dibangun untuk menjaga seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menjaga bangsa, menjaga kesejahteraan, menjaga harga diri kebangsaan, termasuk para ulama sejarah, termasuk presiden,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Toton Rasyid menyampaikan harapannya agar Perjuangan Walisongo Indonesia turut berperan dalam menjaga generasi muda dari berbagai ancaman, khususnya penyalahgunaan narkoba. Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen bangsa dalam menjaga anak-anak sebagai aset masa depan bangsa.

“Kami memiliki harapan besar terhadap PWI untuk bersama-sama menjaga generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Rakornas ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meneguhkan komitmen dalam menjaga nilai-nilai perjuangan Walisongo sebagai bagian penting dari sejarah dakwah dan kebudayaan Nusantara. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan program-program nyata yang berdampak positif bagi masyarakat luas.

#kementerianhukum #layananhukummakinmudah #kemenkumjateng

*Dorong Optimalisasi JDIH, Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Sosialisasi Pembinaan Anggota JDIHN*

Semarang - Dalam rangka memperkuat fungsi pembinaan, Kanwil Kemenkum Jateng ikuti kegiatan Sosialisasi _Transfer Knowledge_ Pembinaan Anggota JDIHN di Wilayah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jumat (30/01).

Kegiatan yang diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum serta Tim Kerja JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia ini dibuka dengan pengarahan singkat oleh Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Machyudhie. Pengarahan terkait kebijakan terkini dalam pengelolaan dan pembinaan JDIHN baik ditingkat pusat maupun wilayah.

Yudhie menyampaikan bahwa setiap anggota JDIHN berkewajiban untuk memastikan dokumen dan informasi hukum yang dimiliki lengkap, terintegrasi secara nasional, dikelola secara profesional, serta tidak lupa untuk menyebarluaskan agar mudah diakses oleh masyarakat. Hal tersebut untuk mewujudkan tujuan JDIHN sebagai sarana dokumen hukum terpadu, mudah diakses masyarakat serta mewujudkan peningkatan pelayanan hukum dan good governance.

Hal ini sejalan dengan peran JDIH sebagai salah satu indikator penting dalam berbagai indeks penilaian kinerja Pemerintah, antara lain Indeks Pembangunan Hukum, Indeks Reformasi Hukum, dan SPBE. Dan dengan adanya Pedoman Pelaporan dan Penilaian Kinerja Anggota JDIHN terbaru, diharapkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum menjadi semakin lengkap dan akirat sehingga meningkatkan kemudahan aksesbilitas sebagai wujud nyata pelayanan publik.

Sebagai wujud _sharing knowledge_ dari pusat ke Kantor Wilayah, kegiatan dilanjutkan dengan pendalaman materi terkait tugas dan fungsi pembinaan JDIH di wilayah antara Tim Wilayah dari BPHN yang telah dibagi menjadi 13 Tim dengan Tim Kerja JDIH Kantor Wilayah. Sharing knowledge ini bukan hanya sebagai sarana penguatan kompetensi Kantor Wilayah sebagai pembina JDIH di wilayah namun juga sebagai sarana sharing permasalahan terkait pelaksanaan tugas fungsi dan pemenuhan target kinerja JDIH pada Kantor Wilayah.

 

Semarang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengikuti kegiatan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Wonogiri yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui Zoom Meeting, pada Jumat (30/01).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Penataan dan Regulasi Desa Provinsi Jawa Tengah, Dedy Setiawan, bersama Sinta Dewi Wijayanti, Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kanwil Kemenkum Jawa Tengah. 

Dalam sambutannya, keduanya menyampaikan harapan agar fasilitasi ini dapat memberikan kelancaran serta kepastian dalam proses penyusunan regulasi di tingkat daerah.

Fasilitasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonogiri, Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, serta Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.

Melalui forum ini, para peserta melakukan pendalaman terhadap muatan normatif Raperda, keterpaduannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta kelengkapan unsur teknis perancangan. 

Pembahasan difokuskan pada upaya memastikan Raperda yang disusun memenuhi prinsip harmonisasi, kejelasan norma, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Diharapkan, hasil fasilitasi ini mampu mendukung percepatan penetapan regulasi yang responsif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, sekaligus memperkuat kualitas produk hukum daerah.

#Kemenkumjateng #kementerianhukum #layananhukummakinmudah

Semarang — Forum Koordinasi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan tema “Koordinasi dan Supervisi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah” diselenggarakan di Hotel Jambuluwuk, Batu.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melalui Kadiv P3H, Delmawati dan Perancang Perundang-Undangan bergabung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, Jumat (30/01). 

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan supervisi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyelaraskan pembentukan peraturan perundang-undangan agar harmonis, tidak tumpang tindih, dan selaras dengan sistem hukum nasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menyampaikan sambutan pembuka dengan menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas regulasi melalui penguatan koordinasi pusat–daerah. 

“harmonisasi regulasi dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan bersifat efektif, berkeadilan, dan dapat diimplementasikan secara optimal,” ujarnya.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, yang menyoroti urgensi penyederhanaan regulasi di tengah kondisi obesitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

“Langkah penyederhanaan dapat dilakukan melalui pendekatan omnibus law per bidang serta penataan kembali Peraturan Daerah agar selaras dengan KUHP baru yang menghapus pidana kurungan dan menggantinya dengan sanksi denda,” jelas Dhahana.

Materi pertama disampaikan oleh Aan Eko Widiarto, yang mengulas secara mendalam mengenai sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa proses tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih norma, konflik hukum, serta kekosongan regulasi agar seluruh peraturan tersusun dalam satu sistem hukum nasional yang konsisten dan memberikan kepastian hukum.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa harmonisasi harus dilakukan secara tepat waktu, terkoordinasi, dan sesuai kewenangan, sehingga pembentukan peraturan daerah tetap memiliki substansi yang kuat dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Harmonisasi, menurutnya, tidak boleh dipandang sekadar sebagai prosedur formal, melainkan sebagai instrumen substantif untuk meningkatkan kualitas regulasi.

Materi kedua disampaikan oleh Ivo Arzia Isma, yang menekankan pentingnya forum koordinasi sebagai ruang konsolidasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan produk hukum daerah agar selaras dengan rencana pembangunan nasional. Ia menyampaikan bahwa pembinaan dan pengawasan yang bersifat preventif, terintegrasi, dan berbasis digital menjadi kunci dalam mendorong lahirnya produk hukum daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.

Materi ketiga disampaikan oleh Alexander Palti, yang menjelaskan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan secara elektronik merupakan bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan kecepatan, transparansi, keterlacakan, dan kualitas regulasi di tingkat pusat dan daerah. 

Pemanfaatan aplikasi E-Harmonisasi dinilai mampu memperkuat proses harmonisasi regulasi secara terintegrasi, transparan, dan partisipatif.

Para peserta terlihat antusias mengikuti diskusi serta menggali lebih jauh aspek teknis dan regulatif yang disampaikan oleh para narasumber, sebagai upaya bersama dalam mewujudkan regulasi yang selaras dan berkualitas.

#Kemenkumjateng #kementerianhukum #layananhukummakinmudah

SEMARANG - Dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan serta sosialisasi aplikasi pelaporan layanan Posbankum Desa/Kelurahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan monev dan sosialisasi secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat, 30 Januari 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Desa dan Lurah serta para paralegal Posbankum Desa/Kelurahan se-Kabupaten Demak. Pelaksanaan monev dan sosialisasi dipandu oleh Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas pembentukan dan pelaksanaan layanan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa layanan bantuan hukum kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pemaparannya, Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Masnur Tiurmaida Malau, menegaskan pentingnya peran Posbankum Desa/Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan hukum di masyarakat. “Posbankum Desa dan Kelurahan merupakan garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari Kepala Desa, Lurah, dan paralegal agar layanan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Masnur juga menekankan pentingnya tertib pelaporan layanan Posbankum. “Pelaporan yang tertib dan akurat melalui aplikasi yang telah disediakan menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Posbankum. Hal ini sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum,” tambahnya.

Pada sesi berikutnya, Penyuluh Hukum Madya Lily Mufidah memberikan penjelasan teknis terkait tata cara pengisian aplikasi pelaporan layanan Posbankum Desa/Kelurahan melalui laman app.posbankum.bphn.go.id. Dalam paparannya, Lily menjelaskan tahapan pengisian mulai dari input data desa atau kelurahan, identitas paralegal, jenis layanan bantuan hukum yang diberikan, hingga pengunggahan dokumen pendukung.

Lily Mufidah menekankan agar setiap Posbankum Desa/Kelurahan melakukan pelaporan secara rutin dan tepat waktu. “Aplikasi pelaporan ini dirancang untuk memudahkan Posbankum dalam menyampaikan laporan kegiatan. Kami berharap seluruh paralegal dapat mengisi data dengan lengkap dan benar, sehingga data yang masuk dapat menjadi dasar perumusan kebijakan bantuan hukum ke depan,” jelasnya.

Melalui kegiatan monev dan sosialisasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah berharap sinergi antara pemerintah desa, kelurahan, dan paralegal Posbankum di Kabupaten Demak semakin kuat dalam rangka memperluas akses keadilan serta meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat.

#KemenkumJateng #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah