Manila, 14 November 2025 - Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas bersama menteri-menteri negara anggota ASEAN hadiri ASEAN Law Ministers Meeting(ALAWMM) ke-13 di Manila, Filipina. Delegasi Republik Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Filipina.
 
Setelah proses negosiasi yang panjang sejak tahun 2021, ASEAN Treaty on Extradition akhirnya ditandatangani oleh menteri-menteri negara anggota ASEAN di awal ALAWMM ke-13. Perhelatan monumental ini menandai komitmen negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, untuk memberantas kejahatan di wilayah.
 
"Instrumen hukum yang awalnya diamanatkan dalam Bali Concord pada 24 Februari 1976 ini akan menghentikan ruang gerak para pelaku kejahatan sehingga wilayah ASEAN tidak lagi menjadi safe haven untuk mereka," tegas Supratman. Ia menambahkan bahwa ia sebagai Menteri Hukum akan mengawal langsung proses ratifikasi ASEAN Treaty on Extradition.
 
Agenda penting lainnya dalam ALAWMM ke-13 adalah pengembangan kerja sama hukum dalam bidang perdata dan komersial. Supratman menyampaikan fokus Indonesia tahun 2025–2026 untuk menjadi anggota Hague Conference on Private International Law (HCCH) dan mengaksesi beberapa konvensi terkait.
 
"Indonesia telah mengundangkan Perpres Nomor 98 Tahun 2025 untuk mengesahkan Statuta HCCH dan akan segera menyampaikan keinginan untuk menjadi anggota HCCH melalui Kementerian Luar Negeri,” ujar Supratman.
 
Oleh karena itu, Indonesia menggalang dukungan dari Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, sehingga diharapkan proses keanggotaan dapat selesai pada tahun 2026. Dalam pidatonya, Menteri Hukum Supratman berkomitmen, Indonesia segera menyelesaikan proses aksesi Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil and Commercial Matters untuk menjadi negara ASEAN ke-4 yang menjadi pihak setelah Vietnam, Filipina, dan Singapura. Konvensi ini mempermudah prosedur lalu lintas dokumen judicial dan extrajudicial antara negara anggota.

ALAWMM ke-13 diawali dengan ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM) ke-24 yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo tanggal 10-12 November 2025.
 
Pada pertemuan tersebut, Widodo menegaskan kesiapan Indonesia bersama-sama dengan negara anggota ASEAN yang sepandangan untuk memulai technical working group guna membahas instrumen hukum mengenai transfer of sentenced persons.
 
“Komitmen Indonesia dalam technical working group akan berkaitan erat dengan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara,” tegas Widodo.
 
Widodo juga menyambut baik usulan penyusunan compendium yang memuat informasi prosedur dan hukum nasional dalam hal bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata komersial negara anggota ASEAN.

PEKALONGAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melaksanakan Exit Meeting Audit Kepatuhan Notaris untuk wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Kegiatan yang berlangsung di Lapas Kelas IIA Pekalongan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengisian kuisioner Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh para notaris, Jumat (14/11).

Pelaksanaan audit diawali dengan pemeriksaan oleh Tim Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum yang menilai pemenuhan kewajiban notaris terhadap prinsip-prinsip kepatuhan dalam pelayanan kenotariatan.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum sekaligus Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah, Deni Kristiawan, dalam arahannya menyampaikan bahwa audit kepatuhan merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas layanan dan akuntabilitas profesi notaris.

“Kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk evaluasi, tetapi juga komitmen bersama untuk memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat. Kami berharap notaris, MPD, MPW, dan Kanwil terus bersinergi agar pengawasan dan pembinaan dapat berjalan optimal,” ujar Deni.

Kegiatan ini juga menjadi forum silaturahmi yang memperkuat koordinasi antara para notaris dan unsur pengawas. Di sisi lain, pelaksanaan audit kepatuhan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap notaris menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga integritas profesi, serta memberikan jaminan kepastian hukum yang maksimal bagi masyarakat.

#kemenkumjateng #kementerianhukum #layananhukummakinmudah #setahunberdampak

PEKALONGAN-  Guat Ciu, seorang warga Kota Pekalongan dari Etnis Tionghoa resmi berkewarganegaraan Indonesia.

Kepastian ini menyusul telah terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada yang bersangkutan.

Guat Ciu sendiri telah lama tinggal di Indonesia, namun selama ini dokumen kewarganegaraan belum lengkap.

Awal berproses pada Tahun 2023 hingga kelengkapan administrasi terpenuhi Guat Ciu mengajukan kembali di Bulan Januari Tahun 2025, dengan beberapa kali mengajukan permohonan kewarganegaraan. Tak lama setelahnya itu, Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan verifikasi.

Petikan Keputusan Menteri Hukum tentang Penegasan Status Kewarganegaraan Guat Ciu diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jateng melalui Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawan, kepada Sesdindukcapil Kota Pekalongan untuk dapat diserahkan ke Guat Ciu, Jumat (14/11).

Proses penyerahan Petikan Surat Keputusan tersebut berlangsung di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekaloangan dengan dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Moch. Lutfi.

Sekdin Dukcapil Kota Pekalongan mengungkapkan bahwa sudah kesekian kali Dukcapil dengan Kemenkum Jateng berkolaborasi terkait dengan pengajuan permohonan penegasan Kewarganegaraan. Ia pun mengucapkan selamat kepada Guat Ciu yang telah memperoleh penegasan status sebagai WNI.

"Diharapkan dengan kolaborasi ini keturunan Tiong Hoa yang sudah tinggal lama di Indonesia mendapat kan penegasana status WNI nya utuk menjadi tertib administrasi,' ujar Moch. Lutfi.

Kabid Pelayanan AHU menerangkan bahwa Kewarganegaraan ini masuk di dalam tusi Kementrian Hukum. Deni juga mengapresiasi kontibusi apik dari pihak Disdukcapil Kota Pekalongan yang telah menjadi narahubung dalam proses permohonan tersebut.

"Negara hadir untuk melayani masyarakat dalam proses Kewarganegaraan. Berkat kerjasama ini proses pelayanan status kewarganegaraan hingga terbitnya keputusan menteri tentang penegasan status kewarganegaraan, berjalan dengan baik," pungkas Deni.

#kemenkumjateng #kementerianhukum #layananhukummakinmudah #setahunberdampak

WONOSOBO – Tim Analis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menghadiri kegiatan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Ikan, di Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Kamis (13/11).

Rapat dibuka oleh M. Nurwahid, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Dihadiri juga oleh perwakilan dari Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, Dinas Lingkungan Hidup.

Kemenkum Jateng sendiri menugaskan Andi Kusriyanto (Analis Hukum Ahli Muda), Yoga Putra Perdana (Analis Hukum Ahli Pertama), dan Esa Lupita Sari (Analis Hukum Ahli Pertama).

Sebagai penghantar, Andi Kusriyanto menegaskan pentingnya pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum daerah sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan keselarasan regulasi daerah dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan nasional.

“Analisis dan evaluasi terhadap produk hukum perlu dilakukan karena melalui kegiatan ini kita dapat menilai sejauh mana peraturan daerah masih relevan, serta mengetahui kebutuhan untuk melakukan reregulasi atau deregulasi,” jelas Andi.

Agenda utama rapat difokuskan pada pembahasan matriks analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Ikan, yang bertujuan untuk mempertajam hasil penilaian terhadap substansi Peraturan Daerah tersebut.

Pembahasan matriks dipandu oleh Yoga Putra Perdana, yang menjelaskan hasil Anev sementera. 

Dimana hasil itu memuat sejumlah indikator penilaian dan hasil evaluasi terhadap norma-norma dalam Peraturan Daerah, termasuk aspek efektivitas pelaksanaan, kesesuaian dengan regulasi nasional di bidang perikanan, serta implikasi terhadap pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairan di Wonosobo.

Melalui kegiatan ini, diharapkan diperoleh rekomendasi penyempurnaan regulasi yang mampu memperkuat kebijakan daerah dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan sekaligus mendukung pembangunan hukum yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Partisipasi Kemenkum Jateng dalam kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi analisis dan evaluasi produk hukum daerah, guna memastikan setiap regulasi daerah efektif, harmonis, dan bermanfaat bagi masyarakat.

#KementerianHukum #KemenkumJateng #LayananHukumMakinMudah #SetahunBerdampak 

SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melalui Pejabat Fungsional Analis Hukum mengikuti kegiatan Diskusi Advokat, secara virtual, Kamis (13/11).

Kegiatan tersebut mengambil tema “KUHP Baru : Tantangan dan Peran Advokat dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan”.

Diskusi ini diinisiasi oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), bekerjasama dengan Hukumonline.com, Assegaf Hamzah & Partners.

Kegiatan diselenggarakan dengan tujuan pemahahaman perluasan asas legalitas dan keadilan restoratif. Dimana setiap pasal membuka ruang tafsir yang menuntut ketajaman analisis dan kepekaan profesi hukum, khususnya di ruang lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Diskusi diawali dengan pembukaan dan laporan kegiatan oleh perwakilan Assegaf Hamzah & Partners, Ahmad Fikri Assegaf dan Ketua Kehormatan Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia, Erry Riyana Hardjapamekas.

Narasumber kegiatan, Wakil Menteri Hukum Kementerian Hukum, Prof, Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya.

Sesi materi pertama, Wamenkum Prf Eddy, menjelaskan materi tentang anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yang di dalamnya bercerita kenapa pasal ini berbunyi demikian.

Prof Eddy juga menjelaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional bahwa tantangan KUHP Nasional bukan hanya untuk advokat tapi untuk kita semua terutama masyarakat.

Selanjutnya, Wamenkum menekankan, KUHP Nasional berorientasi pada keadilan korektif. 

Artinya, lanjut Prof Eddy, pelaku di koreksi dan koreksinya berupa sanksi. 

Dalam KUHP Nasional, jelas Wamenkum, ada 2 sanksi, bisa tindakan dan bisa pidana. Secara luas, hakim menjatuhkan pidana dan tindakan, hakim menjatuhkan pidana tanpa tindakan, dan hakim menjatuhkan tindakan tanpa pidana.

Berikutnya, Prof Eddy menerangkan bahwa KUHP Nasional berorientasi keadilan restoratif Dimana penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari keadilan dengan menekankan pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan.

Lebih luas lagi, Wamenkum menjelaskan KUHP berorientasi rehabilitasi atau pemulihan, berorietasi reintegrasi sosial, berorientasi dekolonisasi dan berorientasi modifikasi alternatif pidana.

Di sesi kedua, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, menjelaskan materi tentang KUHP Nasional, Menuju Pembaruan Hukum Pidana Yang Berkarakter Indonesia.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kemenkum Jateng diharapkan memahami sosialisasi dan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara aktif, yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman warga negara terhadap hukum pidana nasional.

Selain itu, di masa transisi selama tiga tahun sejak diundangkan pada tahun 2023 dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat literasi masyarakat terhadap hukum pidana nasional sehingga warga negara dapat memahami hak dan kewajiban. 

Kemenkum Jateng menjelang diberlakukannya KUHP Nasional pada tahun 2026 terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat merupakan bentuk negara hadir sebagai komitmen pemerintah memastikan stakeholder memahami substansi pembaruan hukum nasional.

#KementerianHukum #KemenkumJateng #LayananHukumMakinMudah #SetahunBerdampak