Semarang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menghadiri undangan Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia dalam kegiatan Seminar Nasional bertema “Jerat KUHP dan KUHAP Nasional Bagi Notaris” yang diselenggarakan di Hotel Patrajasa Semarang, Sabtu (14/02).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Tjasdirin, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo. Dalam kesempatan itu, Tjasdirin didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Deni Kristiawan. Kehadiran jajaran Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah menunjukkan komitmen dalam mendukung penguatan pemahaman hukum dan profesionalisme notaris di Jawa Tengah.

Sejak awal kegiatan, suasana berlangsung khidmat dan penuh antusiasme. Tjasdirin bersama para profesor pengisi materi dan tamu undangan lainnya mendapat prosesi penyambutan simbolis di pintu masuk ruang seminar. Momen tersebut menjadi simbol dimulainya rangkaian kegiatan sekaligus bentuk sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi dalam merespons dinamika hukum nasional.

Ketua Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia, Dr. Al Halim, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan serta narasumber yang telah hadir. Ia menegaskan bahwa pembaruan KUHP Nasional menuntut kesiapan dan kecermatan profesi notaris dalam menjalankan kewenangannya.

“Perubahan dalam KUHP dan dinamika KUHAP Nasional tentu membawa implikasi yang tidak sederhana bagi profesi notaris. Oleh karena itu, forum ilmiah seperti ini menjadi ruang penting untuk memperkuat pemahaman, menyamakan persepsi, serta menjaga marwah jabatan notaris agar tetap profesional dan berintegritas,” ujar Al Halim.

Ia juga menyampaikan harapan agar melalui seminar ini para notaris mampu memahami batasan kewenangan, tanggung jawab, serta potensi risiko hukum yang mungkin timbul dalam praktik, sehingga dapat menjalankan tugas secara hati-hati dan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.

Sebagai tanda resmi dibukanya kegiatan, dilakukan prosesi pemukulan gong oleh Ketua Pengwil Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia. Tjasdirin bersama para tamu kehormatan lainnya turut berdiri dalam satu jajaran saat prosesi berlangsung, menandai dimulainya seminar nasional tersebut.

Seminar ini menghadirkan tiga narasumber terkemuka, yakni Prof. Dr. Pujiyono, Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, dan Prof. Dr. Soegianto. Ketiganya memberikan pemaparan komprehensif sesuai tema seminar yang diikuti dengan sesi diskusi interaktif bersama peserta.

Dalam paparannya, Prof. Dr. Pujiyono menegaskan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki posisi strategis sekaligus rentan dalam perspektif hukum pidana. “Notaris harus memahami secara utuh konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional, termasuk bagaimana posisi akta dan minuta dalam sistem pembuktian. Ketidaktelitian atau pengabaian prosedur dapat berimplikasi serius,” tegasnya.

Di tengah pemaparannya, ia menguraikan bahwa secara umum dalam konteks pemeriksaan pidana dimungkinkan adanya upaya paksa, termasuk penyitaan sebagai bagian dari proses pembuktian. Namun demikian, terhadap dokumen kenotariatan terdapat mekanisme khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mensyaratkan prosedur perizinan tertentu sebelum dilakukan tindakan hukum.

Prof. Pujiyono menjelaskan bahwa ketentuan dalam pasal-pasal terbaru KUHP perlu dibaca secara sistematis dan tidak dapat serta-merta mengabaikan mekanisme internal yang telah diatur secara khusus bagi notaris. Secara yuridis, tindakan penyitaan minuta akta tanpa memperhatikan prosedur yang ditentukan dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri, termasuk beririsan dengan isu pembukaan rahasia akta yang memiliki perlindungan hukum tersendiri.

“Pendekatannya harus komprehensif. Kita tidak bisa membaca norma pidana secara parsial tanpa melihat rezim hukum khusus yang mengatur jabatan notaris. Di situlah pentingnya kehati-hatian dan pemahaman yang utuh,” imbuhnya.

Pada sesi diskusi, Daris A. Raft Ginting selaku Analis Hukum Pertama Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah turut aktif mengajukan pertanyaan terkait aspek pembuktian dalam konteks kenotariatan. Ia meminta pendapat narasumber mengenai, “Untuk kepentingan pembuktian, sebetulnya mana yang lebih relevan, apakah minuta asli atau fotokopi minuta cukup untuk pembuktian?”

Pertanyaan tersebut dijawab secara komprehensif dan lugas oleh Prof. Dr. Pujiyono, yang memberikan penjelasan mendalam dari perspektif hukum pidana dan hukum pembuktian. Jawaban tersebut mendapat perhatian serius dari peserta dan semakin memperkaya pemahaman bersama terkait aspek kehati-hatian dalam pengelolaan dokumen kenotariatan.

Melalui seminar nasional ini, diharapkan para notaris semakin siap dan adaptif dalam menjalankan kewenangan serta tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan organisasi profesi guna mewujudkan layanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

#kementerianhukum #layananhukummakinmudah #kemenkumjateng

SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melalui Dharma Wanita Persatuan (DWP) menggelar seminar kesehatan bertema “Perempuan Sehat, Dharma Wanita Kuat”, Jumat (13/2), sebagai bagian dari komitmen dalam memperkuat peran perempuan dan ketahanan keluarga menjelang bulan suci Ramadan.

Kegiatan yang diikuti anggota DWP Kanwil Kemenkum Jateng ini menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental perempuan dalam menjalankan peran strategis di keluarga sekaligus mendukung tugas suami sebagai aparatur negara.

Ketua DWP Kanwil Kemenkum Jateng, Ibu Wiwik Heni Susila Wardoyo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa menyambut Ramadan tidak hanya dilakukan melalui persiapan spiritual, tetapi juga melalui kesiapan kesehatan agar ibadah dapat berjalan optimal.

“Istri memiliki peran sentral dalam keluarga. Kesehatan perempuan tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri, tetapi juga suami, anak, dan keluarga. Dengan kondisi fisik dan mental yang sehat, ibadah puasa, sholat, dan aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan maksimal,” ujarnya.

Sambutan juga disampaikan oleh Kepala BPSDM Hukum yang diwakili Kepala Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum, Ibu Mutia Farida. Ia menegaskan bahwa tema yang diangkat harus menjadi komitmen nyata, bukan sekadar slogan.

“Kesehatan merupakan salah satu tiang keluarga. Seorang istri memiliki peran multitasking dalam rumah tangga dan organisasi. Jika kesehatan tidak dijaga, maka fisik dan mental bisa menurun dan berdampak pada keharmonisan keluarga,” tuturnya.

Ia juga berharap DWP Kanwil Kemenkum Jateng menjadi organisasi yang solid, energik, inovatif, dan kreatif dalam mendukung tugas suami serta membangun keluarga yang harmonis.

Seminar menghadirkan Monica selaku Leader dan Trainer sebagai narasumber dengan moderator Jerianto Bolang, Marketing Manager PT Avail Elok Indonesia. Materi yang disampaikan membahas pencegahan dini kanker serviks serta pentingnya menjaga kesehatan organ kewanitaan, termasuk edukasi mengenai bahaya penggunaan pembalut yang mengandung klorin.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah mempertegas komitmennya dalam mendukung penguatan peran perempuan sebagai fondasi keluarga yang sehat dan kuat.

SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melalui Tim Penyuluh Hukum kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum dengan menggelar sosialisasi pelaporan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan kepada paralegal Kota Surakarta secara daring.

Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaporan layanan Posbankum dilakukan secara tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para paralegal yang merupakan garda terdepan pemberi layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan mengikuti kegiatan dengan antusias.

Dalam pemaparannya, Tim Penyuluh Hukum menyampaikan secara rinci tata cara pelaporan layanan Posbankum melalui aplikasi resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di laman app.posbankum.bphn.go.id. Materi yang disampaikan meliputi proses registrasi dan login akun, pengisian identitas penerima layanan, pencatatan jenis layanan yang diberikan, hingga pengunggahan dokumen pendukung dan finalisasi laporan. Kegiatan juga dilengkapi dengan simulasi langsung agar peserta memahami setiap tahapan pelaporan secara sistematis.

Penyuluh Hukum Lily Mufidah menegaskan pentingnya ketelitian dalam penginputan data.

“Pelaporan melalui aplikasi Posbankum bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban atas layanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Data yang lengkap dan valid akan sangat menentukan kualitas evaluasi dan penguatan kebijakan bantuan hukum ke depan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Penyuluh Hukum Aprilian Dwi Raharjanto menekankan pentingnya konsistensi dan ketepatan waktu dalam pelaporan.

“Kami berharap para paralegal dapat melakukan pelaporan secara rutin dan tepat waktu. Dengan sistem yang sudah terintegrasi secara digital, proses pelaporan menjadi lebih mudah, transparan, dan dapat dipantau secara berjenjang,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan guna memastikan implementasi Posbankum Desa/Kelurahan berjalan efektif, profesional, dan mampu memperluas akses terhadap keadilan di wilayah Jawa Tengah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal, Jumat(13 /02).

Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati yang menyampaikan harapan dengan adanya rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Ranperda dapat memberikan kelancaran dalam penyusunan regulasi di daerah. “Pada kesempatan ini kami menyampaikan harapan agar melalui rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah, proses penyusunan regulasi di daerah dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan memberikan kepastian hukum” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bapemperda DPRD Kab Tegal dan Kepala bagian persidangan bersama jajaran anggota DPRD Kab Tegal; serta tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor WIlayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Adapun Ranperda yang dibahas dalam rapat ini adalah Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di mana kegiatan pengharmonisasian ini bertujuan untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memastikan kejelasan norma, serta meningkatkan kualitas dan kepastian hukum sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dalam arahannya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati menegaskan pentingnya ketepatan redaksional, kesesuaian materi muatan, serta konsistensi pengaturan agar peraturan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui rapat ini, diharapkan seluruh Ranperda yang dibahas dapat segera disempurnakan dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#kementerianhukum #layananhukummakinmudah #kemenkumjateng

Semarang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menghadiri Undangan Rapat Penyusunan Peta Permasalahan Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring melalui Zoom, Jumat (13/02/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Delmawati, bersama jajaran Penyuluh Hukum, yakni R. Danang Agung Nugroho, Toto Kuncoro, Clara, dan Lily Mufidah selaku Penyuluh Hukum Madya dan Penyuluh Hukum Pertama.

Rapat diawali dengan sambutan sekaligus paparan materi oleh Penyuluh Hukum Utama BPHN, Marciana Dominika Jone (Mercy). Dalam penyampaiannya, Mercy menegaskan bahwa penyusunan Peta Permasalahan Hukum merupakan langkah strategis dalam mendukung perencanaan program penyuluhan hukum yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan.

Ia menyampaikan bahwa tujuan penyusunan Peta Permasalahan Hukum adalah untuk memperoleh data yang akurat, terbaru, dan dilakukan dalam waktu yang panjang sehingga memudahkan institusi dalam menyusun perencanaan penyuluhan hukum pada tahun berikutnya. Menurutnya, peta ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa program penyuluhan hukum benar-benar menjawab persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Mercy juga menjelaskan secara umum alur penyusunan Peta Permasalahan Hukum. Proses tersebut diawali dengan pengumpulan berbagai informasi terkait permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat. Informasi yang diperoleh kemudian dihimpun dan ditelaah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isu-isu hukum yang perlu menjadi perhatian.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi hukum di masing-masing wilayah. Proses ini dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar hasilnya benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.

Pada akhirnya, Mercy menekankan bahwa Peta Permasalahan Hukum yang telah disusun harus dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam merancang program penyuluhan hukum ke depan, termasuk dalam menentukan sasaran prioritas dan arah kebijakan penyuluhan. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dalam sesi diskusi, R. Danang Agung Nugroho turut menyampaikan pertanyaan terkait penyamaan format Peta Permasalahan Hukum bagi seluruh Kantor Wilayah di Indonesia. Ia menyoroti pentingnya keseragaman format agar data yang dihimpun memiliki standar yang sama serta memudahkan proses pengolahan di tingkat pusat.

Menanggapi hal tersebut, tim BPHN menjelaskan bahwa penyamaan format secara nasional menjadi bagian penting dalam mendukung integrasi data serta memperkuat analisis kebijakan berbasis data. Dengan format yang seragam, diharapkan hasil pemetaan dari seluruh Kantor Wilayah dapat saling melengkapi dan memberikan gambaran nasional yang komprehensif.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan penyuluhan hukum yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Diharapkan, penyusunan Peta Permasalahan Hukum dapat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan penyuluhan hukum di wilayah Jawa Tengah secara berkelanjutan.

#kementerianhukum #layananhukummakinmudah #kemenkumjateng