SEMARANG – Upaya memperkuat akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan terus digencarkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menggelar kegiatan Diseminasi Strategi Mewujudkan Peningkatan Akses Bantuan Hukum yang Berkeadilan pada Rabu, (1/4) di Aula Kanwil Kemenkum Jawa Tengah serta diikuti secara daring oleh peserta dari berbagai daerah.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Dr. Heni Susila Wardoyo, bersama Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum, Dr. Setyo Utomo.
Kakanwil menyampaikan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang tidak boleh terhalang oleh kondisi ekonomi maupun sosial masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan layanan bantuan hukum dapat diakses secara merata, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
“Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara. Negara wajib memastikan layanan bantuan hukum hadir secara adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kakanwil menyampaikan bahwa Jawa Tengah menunjukkan capaian yang membanggakan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Jawa Tengah bahkan menjadi salah satu yang paling berprestasi secara nasional.
“Posbankum di Jawa Tengah menjadi yang paling banyak memperoleh penghargaan di Indonesia. Ini menunjukkan komitmen dan kerja keras seluruh pihak dalam menghadirkan akses keadilan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.
Menurutnya, kegiatan diseminasi ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat dan komitmen para pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, masyarakat maupun para pemberi bantuan hukum semakin termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kemuliaan, karena ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi bentuk pengabdian dalam mewujudkan keadilan sosial,” ujarnya.
Kakanwil juga memberikan pesan khusus kepada para peserta agar aktif menggali pengetahuan dan tidak ragu dalam memperdalam pemahaman terkait bantuan hukum.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk tidak malu-malu dalam mengeksplorasi berbagai hal terkait bantuan hukum. Forum ini adalah ruang belajar bersama untuk memperkuat kualitas layanan kita ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum, Dr. Setyo Utomo, dalam sambutan singkatnya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas layanan bantuan hukum serta mendukung capaian Indeks Pembangunan Hukum sebagai agenda prioritas nasional.
Kegiatan diseminasi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang yang memberikan perspektif komprehensif terkait implementasi bantuan hukum. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Delmawati, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya, Drs. Nadzif Ulfa. Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, dan Perspektif peradilan disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Darwanto serta Akademisi Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Suteki.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung target nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya dalam meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Hukum melalui penguatan akses terhadap keadilan dan pemberdayaan hukum masyarakat.
Menutup kegiatan, Kakanwil kembali menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menghadirkan layanan bantuan hukum yang inklusif dan berkualitas sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
