SEMARANG - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menerima penguatan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, Selasa (16/09) di Aula Kresna Basudewa.
Dalam arahannya, Gusti Ayu menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tiga fungsi utama yang melekat dalam diri mereka, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.
Menurutnya, ketiga fungsi tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata karena menyangkut keberlangsungan terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“ASN memiliki peran luar biasa. Melaksanakan kebijakan publik itu sudah otomatis, mau tidak mau, suka tidak suka. Kita sebagai pelayan publik harus melayani dengan fondasi yang kuat. Ada kode etiknya, ada nilai Pancasila, ada moralnya, ada sikapnya. Dan pada akhirnya, semua itu bermuara pada integritas,” tegas Gusti Ayu.
Ia menambahkan, ASN tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga ditopang oleh sikap yang baik.
"Sepandai apa pun kita, kalau tidak dibarengi dengan sikap yang baik, kita akan terseok-seok dalam karier. Knowledge penting, tetapi attitude adalah fondasi. Itu yang membedakan ASN biasa dengan ASN yang unggul," kata Kepala BPSDM Hukum.
Dalam kesempatan itu, Gusti Ayu juga menggarisbawahi pentingnya ASN menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertugas. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila sudah secara tidak sadar diterapkan dalam setiap kinerja ASN, khususnya dalam pelayanan hukum.
“Setiap pekerjaan harus berlandaskan pada Pancasila. Jangan dianggap sepele, karena inilah fondasi kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Pada saat kita memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, kita sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengingatkan agar ASN terus memperbanyak pemahaman tentang interpretasi nilai-nilai Pancasila.
“Ini pekerjaan rumah kita semua. Jangan pernah berpuas diri. Mari terus memperdalam pemahaman agar nilai Pancasila benar-benar tercermin dalam pelayanan kita kepada masyarakat,” imbuhnya.
Ia juga menekankan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat, termasuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat.
“ASN harus menjadi teladan. Kita berhubungan dengan masyarakat, dengan pemerintah kabupaten/kota, dengan seluruh unsur yang ada. Untuk itu kita harus menjunjung tinggi toleransi, sopan santun, dan etika. Itulah yang memperkuat peran ASN sebagai perekat bangsa,” terang Gusti Ayu.
Menurutnya, ASN di Kementerian Hukum harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut melalui pelayanan hukum yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Ketika kita melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab, itulah bentuk nyata ASN yang berintegritas dan berlandaskan Pancasila,” tambahnya.
Sebelumnya, membuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Heni Susila Wardoyo dalam prakatanya menekankan pentingnya pengarahan ini sebagai bentuk peningkatan kualitas ASN.
“Ilmu dan wawasan yang akan kita dapatkan dari Kepala BPSDM sangat berharga. Saya berharap seluruh jajaran dapat menyimak dengan sungguh-sungguh, karena ini menjadi bekal dalam mewujudkan ASN yang lebih berintegritas dan unggul,” ujar Kakanwil.
“Menjadi ASN yang unggul bukan hanya tentang kompetensi teknis, tetapi juga tentang sikap, etika, dan integritas. Itulah yang akan membentuk wajah pelayanan publik yang sesungguhnya,” pungkasnya.
Pengarahan turut dihadiri oleh Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin; Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati; Kepala Badiklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan Sitorus; dan pejabat administrator serta pejabat fungsional Kanwil Kemenkum Jateng.
