Semarang - Kegiatan Penguatan Legalitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penguatan Layanan Jasa Hukum di Bidang Daktiloskopi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diselenggarakan hari ini di Balai Diklat Hukum Jawa Tengah. Acara ini menjadi ruang strategis untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman, serta sinergi para pemangku tugas PPNS dan penyedia layanan daktiloskopi di lingkungan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, Kamis (27/11).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Widya Pratiwi Asmara, Analis Hukum Ahli Muda, membuka kegiatan dengan sambutan yang menekankan pentingnya kredibilitas dan legalitas PPNS sebagai garda terdepan penegakan hukum. “Penguatan kapasitas PPNS dan optimalisasi layanan daktiloskopi bukan hanya bentuk peningkatan profesionalisme, tetapi juga wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan kepastian hukum yang berkualitas,” ujar Widya dalam sambutannya.
Materi pertama disampaikan oleh Willianto, Pranata Komputer Ahli Muda, yang menguraikan secara komprehensif mengenai Penguatan Legalitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ia menampilkan data mengenai Jumlah PPNS Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah per Wilayah pada Aplikasi PPNS Ditjen AHU, kemudian memaparkan Perbandingan Dasar Hukum Pelaksanaan Layanan PPNS sebagai landasan penting dalam pelaksanaan tugas penyidikan.
Selain itu, ia turut menyinggung penerapan PNBP pada penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagai bagian dari standardisasi layanan berbasis regulasi dan akuntabilitas. “Legalitas dan tertib administrasi PPNS adalah pondasi yang memastikan setiap langkah penyidikan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Willianto dalam pemaparannya.
Materi kedua disampaikan oleh Mersinda, Analis Hukum Ahli Muda, yang mengangkat tema Penguatan Layanan Jasa Hukum di Bidang Daktiloskopi. Ia menjelaskan Tugas dan Fungsi Subdirektorat Daktiloskop, memperkenalkan berbagai bentuk sidik jari, serta membahas layanan jasa hukum yang terkait dengan daktiloskopi, yang berperan penting dalam proses identifikasi dan pembuktian perkara. “Layanan daktiloskopi adalah instrumen vital dalam pembuktian modern. Ketepatan identifikasi menjadi penentu kualitas penegakan hukum,” jelasnya.
Kegiatan yang dipandu oleh Isa Elians, Analis Kebijakan Ahli Muda selaku moderator, berlangsung dinamis dan interaktif. Para peserta terlihat antusias menggali lebih jauh aspek teknis maupun regulatif yang disampaikan oleh kedua narasumber.
Dengan penyelenggaraan kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah berharap kemampuan dan pemahaman peserta semakin meningkat sehingga layanan PPNS dan daktiloskopi dapat berjalan semakin profesional, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.
#kementerianhukum #layananhukummakinmudah #kemenkumjateng
