DEPOK – Upaya peningkatan kinerja dan pelayanan publik berbasis digital menjadi sorotan utama dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 yang digelar Kementerian Hukum RI pada Selasa, 29 Juli 2025 di Auditorium Kampus Pengayoman Pancasila, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum(BPSDM). Dihadiri langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Jenderal Nico Afinta, Inspektur Jenderal Reynhard Silitonga, serta jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama baik dari unit pusat maupun kantor wilayah, kegiatan ini menjadi momen konsolidasi nasional untuk menyelaraskan arah kebijakan antara pusat dan daerah dalam menjawab tantangan pengelolaan kinerja, akselerasi transformasi digital, serta penguatan kontribusi kelembagaan terhadap pelayanan publik.
Jajaran Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Kepala Kantor Wilayah Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Kepala Divisi P3H, Delmawati, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto. Rapat koordinasi diikuti oleh lebih dari 310 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas pimpinan tinggi unit utama, staf ahli, staf khusus, para kepala kantor wilayah, kepala divisi, kepala bagian tata usaha, dan pejabat struktural lainnya. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 29 hingga 31 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, menekankan pentingnya konsolidasi antara pusat dan daerah untuk memastikan keselarasan program kerja serta akuntabilitas capaian. Ia menyoroti perlunya membangun persepsi bersama agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Anggaran yang sedang digerakkan tentu memiliki program yang melekat. Ketika antara pusat dan wilayah memiliki perbedaan persepsi, maka kinerja tidak akan optimal. Hari ini kita hadir untuk menyamakan langkah, agar sinergi berjalan dan capaian semakin baik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa capaian baik yang diraih tahun sebelumnya dari Kemenpan RB harus menjadi motivasi untuk meningkatkan hasil di semester kedua tahun ini.
“Penilaian tahun lalu sangat bagus. Maka sudah seharusnya semester satu dan dua tahun ini menunjukkan peningkatan nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kinerja berbagai unit utama dan kantor wilayah. Ia menyoroti keberhasilan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) yang mampu menyelesaikan 80.000 pendaftaran koperasi Merah Putih, program prioritas nasional yang dicanangkan langsung oleh Presiden RI.
“Saya memberikan apresiasi kepada Ditjen AHU. Tapi keberhasilan itu tidak akan terjadi tanpa peran penting dari kantor wilayah. Saya tahu ini bukan pekerjaan yang mudah, terutama bagi wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan jarak tempuh. Tapi Anda membuktikan bahwa kolaborasi adalah kunci,” kata Menkum.
Menkum juga memuji pencapaian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang telah berhasil melampaui target pembentukan Pos Bantuan Hukum, dengan realisasi lebih dari 10.000 Posbankum dari target awal sebanyak 7.000. Menurutnya, capaian tersebut hanya mungkin terjadi karena adanya kerja sama antara Kemenkum dan pemerintah provinsi. Selain itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah menerapkan transformasi digital secara menyeluruh dalam sistem pencatatan hak cipta dan merek.
“Hari ini semua pencatatan hak cipta sudah dapat diselesaikan secara otomatis lewat aplikasi. Ini adalah bentuk inovasi nyata yang perlu diperluas,” ungkapnya.
Menteri juga memberikan apresiasi kepada BPSDM yang menjadi garda terdepan dalam membentuk sumber daya manusia Kemenkum yang berintegritas dan profesional. Ia menilai bahwa keberadaan lembaga pendidikan kedinasan di bawah Kemenkum telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam memperkuat kapasitas aparatur. Kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, ia mengakui bahwa beban kerja harmonisasi regulasi sangat berat, namun tetap dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.
“Ini kerja yang tidak mudah. Kadang dalam satu hari harus selesai. Tapi teman-teman di Ditjen PP bisa menjawab tantangan itu,” ujarnya.
Tak lupa, ia menyampaikan penghargaan kepada Badan Strategi Kebijakan yang telah mendukung setiap pengambilan keputusan dengan kajian akademik dan naskah kebijakan yang komprehensif. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Inspektorat Jenderal atas kerja pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut dari berbagai temuan di lapangan. Ia berharap seluruh temuan yang masih tersisa dapat diselesaikan pada tahun ini.
Namun demikian, Menkum juga memberi catatan penting kepada unit-unit yang memiliki potensi besar terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya Ditjen AHU dan Ditjen Kekayaan Intelektual. Ia menilai kedua unit ini perlu melakukan lompatan pemikiran agar tidak hanya fokus pada belanja dan operasional, tetapi juga mampu menciptakan inovasi layanan yang berdampak pada peningkatan penerimaan negara. “Saya sudah sampaikan sejak awal, jangan hanya berpikir konvensional. Kalau kita ingin peningkatan, kita harus akselerasi. Masih ada enam bulan untuk membuktikan itu,” tegasnya.
Menkum menutup arahannya dengan menyampaikan harapan agar Rakor ini mampu melahirkan rekomendasi konkret, termasuk kajian terhadap percepatan waktu pendaftaran merek yang idealnya tidak melebihi dua hingga tiga bulan. Ia membuka kemungkinan untuk mengkaji revisi Undang-Undang Merek maupun Undang-Undang Cipta Kerja demi mendukung percepatan pelayanan tersebut.
“Mari kita kaji, dan hasilkan rekomendasi nyata. Karena pelayanan masyarakat adalah prioritas kita bersama,” tutupnya.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, turut dilaksanakan peresmian nama baru auditorium utama BPSDM sebagai Auditorium Kampus Pengayoman Pancasila, yang menjadi simbol penguatan nilai-nilai dasar ASN Kemenkum yang berintegritas, profesional, dan melayani.
