Depok – Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Semester I Tahun 2025 Kementerian Hukum memasuki hari terakhir di BPSDM Hukum, Cinere(31/7). Kegiatan diisi dengan pemaparan hasil diskusi oleh enam komisi yang telah dibentuk sebelumnya. Masing-masing komisi menyampaikan isu-isu krusial yang menjadi fokus penguatan kinerja kementerian ke depan.
Komisi 1B yang membahas topik Dukungan Manajemen, dengan ruang lingkup isu mencakup SDM, hubungan kerja sama (Hukerma), urusan umum, dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), menjadi salah satu perhatian utama. Dalam sesi ini, pemaparan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, mewakili tim diskusi yang diketuai oleh Kakanwil Sulawesi Barat.
Dalam paparannya, Heni menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola SDM secara struktural dan berjenjang, serta penguatan fungsi komunikasi dan informasi publik. Ia menegaskan bahwa efektivitas kelembagaan tidak lepas dari kualitas pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal.
Menanggapi hasil pemaparan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, memberikan arahan strategis:
“Permasalahan SDM harus diselesaikan secara berjenjang dan humanis, sementara peran kehumasan perlu dimaksimalkan agar setiap informasi menjangkau lebih luas dan berdampak.”
Seluruh komisi menyampaikan laporan hasil diskusinya, yang kemudian ditanggapi secara menyeluruh oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, yang memberikan penekanan penting:
“Rapat ini bukan akhir dari evaluasi, justru menjadi awal bagi kita untuk mengeksekusi komitmen dan rencana aksi di semester kedua demi peningkatan kinerja Kementerian Hukum yang lebih optimal.”
Sebagai penutup kegiatan, dilakukan prosesi penyerahan Keputusan Menteri Hukum tentang Rencana Aksi atas Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang secara simbolis diserahkan oleh Kepala BSK Hukum kepada Sekretaris Jenderal Kemenkum.
Rakordal ini menjadi momentum strategis untuk meneguhkan arah kebijakan dan memastikan bahwa hasil evaluasi semester I dapat diimplementasikan secara nyata, mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan berdampak langsung pada pelayanan publik.
