KENDAL - Melanjutkan rangkaian kegiatan pembinaan terhadap anggota JDIHN di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang. Senin, (3/3).
Tim Monev yang terdiri dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah serta Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, melaksanakan pemantauan terhadap data dukung e-report JDIH Tahun 2024.
Diterima oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang beserta Tim Pengelola JDIH dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten, Tim Monev menyampaikan tujuan kegiatan bukan hanya untuk melaksanakan pemantauan terhadap data dukung e-report JDIH saja, namun juga bertujuan untuk melaksanakan pembinaan serta mendorong peningkatan pengelolaan JDIH di daerah.
Seperti yang disampaikan oleh Dyah Santi, bahwa keberadaan JDIH bukan lagi hanya sekedar wadah pengumpulan produk dan informasi hukum, namun juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga diharapkan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengembangan pengelolaan JDIH sampai ke tingkat Desa/Kelurahan. Hal tersebut senada dengan salah satu program Kementerian Hukum dimana ketersediaan JDIH Desa/Kelurahan menjadi salah satu indikator Desa/Kelurahan Sadar Hukum bahkan pada Tahun 2025 ini JDIH Desa diangkat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penilaian kategori khusus.
Selain itu, JDIH juga telah menjadi salah satu indikator penilaian kinerja daerah antara lain penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) sehingga diharapkan pengelolaan JDIH dapat ditingkatkan baik terkait kualitas data yang diunggah, diversifikasi jenis koleksi, hingga upaya pemanfaatan JDIH bagi masyarakat luas.
