Semarang – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melaksanakan koordinasi optimalisasi pelaporan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Kamis (02/04).
Kegiatan ini melibatkan Kelurahan Gemah, Tlogomulyo, dan Plamongansari sebagai bagian dari langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan dan pelaporan layanan Posbankum berjalan lebih efektif, tertib, dan terintegrasi.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Lily Mufidah dan Aprilian Dwi Raharjanto, yang secara langsung memberikan penguatan kepada pihak kelurahan terkait pentingnya pengelolaan pelaporan layanan bantuan hukum.
Dalam arahannya, Lily Mufidah menekankan pentingnya tertib administrasi dan pelaporan yang akurat sebagai bentuk akuntabilitas layanan kepada masyarakat.
“Pelaporan yang baik tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan untuk peningkatan kualitas layanan bantuan hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Aprilian Dwi Raharjanto menyampaikan bahwa optimalisasi pelaporan akan mendukung proses evaluasi serta pengembangan layanan Posbankum ke depan agar lebih tepat sasaran.
“Melalui pelaporan yang optimal, kita dapat melihat sejauh mana layanan berjalan dan melakukan perbaikan yang diperlukan,” jelasnya.
Pihak kelurahan menyambut baik kegiatan koordinasi ini dan menyatakan komitmennya untuk mendukung optimalisasi pelaporan Posbankum, termasuk melalui peningkatan kapasitas operator serta pemanfaatan sistem pelaporan yang telah tersedia.
Langkah ini menjadi semakin strategis seiring rencana peresmian Posbankum secara nasional yang dijadwalkan pada 8 April 2026 di Provinsi Banten oleh Presiden Republik Indonesia.
Peresmian tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan layanan bantuan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan layanan Posbankum di wilayah Kecamatan Pedurungan dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
