SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menerima kunjungan perwakilan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang di Ruang Bima Kantor Wilayah, Kamis (16/10).
Diketahui, kunjungan ini merupakan audiensi dalam rangka Diskusi dan Studi Tiru Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo menyambut baik kehadiran perwakilan Bawaslu tersebut.
"Kami sangat gembira atas kehadiran Bapak Ibu dari Bawaslu, baik Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Semarang," ujar Heni memberikan sambutan penghantar.
"Kami merasa sangat terhormat, bahwa Bawaslu akan melakukan diskusi dan studi tiru terkait JDIH di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah".
"Tentunya, dalam pelaksanaan nanti kami berkomitmen untuk memberikan _supporting_ semaksimal mungkin. Kami akan penuhi semua permintaan informasi yang dibutuhkan," sambungnya.
Kakanwil yang didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin dan Dyah Santi, Analis Hukum Ahli Muda, menegaskan bahwa audensi ini sejalan dengan prioritas Kemenkum Jateng yang terus membangun sinergi dengan semua _stakeholder._
"Kami selalu menekankan untuk membangun sinergi secara maksimal dengan semua pihak," tutur Heni.
"Membangun kerjasama, sinergi, kolaborasi dan komunikasi yang baik, terutama dengan kementerian dan lembaga negara lainnya".
"Karena untuk mewujudkan "Bersama Kita Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", kita tidak lagi bisa bekerja sendiri dan sektoral. Kita perlu kerjasama dan kolaborasi yang kuat," imbuhnya.
Selain itu, Provinsi Jawa Tengah, kata Kakanwil, merupakan barometer bagi daerah lainnya, sehingga sudah menjadi kewajiban bersama untuk menjaga citra tersebut.
Terkait subtansi audensi, Heni mengatakan bahwa JDIH merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik, yang menjadi salah satu sasaran utama Kemenkum.
"JDIH merupakan bagian dari upaya kami mendukung Kementerian Hukum yang saat telah dinobatkan sebagai Kementerian yang informatif," jelas Heni.
"Kan ada kategori kurang informatif, menuju informatif dan informatif. Kementerian Hukum telah dinyatakan sebagai kementerian yang informatif. Ini harus dipertahankan," tegasnya lagi.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan studi tiru secara teknis yang membahas tentang JDIH dan pendokumentasian dokumen hukum yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Jateng dan Kota Semarang.
#KemenkumJateng #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah #SetahunBerdampak
