SURAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menghadiri rapat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman Surakarta, yang diinisiasi dan bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta, Kamis (30/01).
Sebagai informasi, sepanjang Tahun 2024, Kanwil Kemenkum Jateng telah hadir di MPP Surakarta dalam rangka memberikan pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) secara langsung kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaan, pemberian layanan di MPP Surakarta tersebut perlu mendapatkan evaluasi dan perumusan langkah tindak lanjut.
Pada kesempatan tersebut, Kemenkum Jateng diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Deni Kristiawan.
Selain, Kemenkum Jateng, hadir juga perwakilan dari sejumlah Dinas Kota Surakarta, perwakilan instansi yang tergabung dalam MPP Kota Surakarta seperti Kejaksaan Negeri, BPN, Imigrasi Surakarta, DLH , Samsat, Polres Surakarta, BPJS dan lainnya.
Pembuka, Kepala DPMPTSP Surakarta, Andriyani menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan sinergi dari semua stakeholder yang ada di MPP Surakarta, khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat di Kota Surakarta maupun sekitarnya.
Andriyani mengungkapkan rapat ini dilakukan untuk menyampaikan hasil penilaian dan masukkan dari Kementerian PAN RB guna peningkatan kinerja MPP Surakarta.
Titik berat hasil evaluasi mengarah pada jam kerja layanan yang transparan, kehadiran petugas yang senatiasa siaga, adanya kejelasan Standar layanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan.
Dalam tanggapannya, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Deni Kristiawan menyampaikan terima kasih kepada DPMPTSP Kota Surakarta yang telah berkenan menjalin kerjasama dengan Kemenkum Jateng.
"Tentu dengan kerjasama ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dapat memberikan layanan yang lebih cepat, mudah dan lebih dekat kepada masyarakat di Kota Surakarta," ujar Deni.
"Kami berharap, kerjasama yang telah terjalin baik ini dapat berlanjut untuk tahun tahun berikutnya," tambahnya.
Deni juga memastikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Kementerian PAN RB akan ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pelay
anan kepada masyarakat.
