SEMARANG – Dharma Wanita Persatuan Pengayoman (DWPP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar pertemuan penting yang dipimpin oleh Ketua DWPP, Wiwik Heni. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk adaptasi organisasi terhadap perubahan struktural di Kementerian Hukum, pada Senin (20/01) di Ruang Rapat Arjuna.
Dalam sambutannya, Wiwik Heni menyoroti transformasi yang terjadi setelah Kementerian Hukum dan HAM dipisahkan menjadi tiga kementerian yang terkoordinasi oleh satu koordinator kementerian. Perubahan ini, menurutnya, tidak hanya memengaruhi struktur kelembagaan pemerintah, tetapi juga berdampak langsung pada organisasi pendukung seperti DWPP.
“Kementerian Hukum dan HAM kini telah terpisah menjadi tiga kementerian yang masing-masing memiliki fokus berbeda. Pemisahan ini tentu membawa perubahan besar, termasuk bagi Dharma Wanita Persatuan Pengayoman. Sebagai organisasi yang mendukung istri-istri pegawai negeri, kami juga harus beradaptasi untuk memastikan keberlanjutan program yang relevan dengan lingkup kerja Kementerian Hukum saat ini, yaitu di bidang Pelayanan Hukum dan Perancang Perundang-Undangan & Pembinaan Hukum,” jelas Wiwik Heni.
DWPP sebelumnya memiliki cakupan yang luas, mencakup kegiatan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga pegawai yang terkait dengan isu-isu hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Namun, dengan adanya pemisahan kementerian, DWPP yang kini berada di bawah naungan Kementerian Hukum mengalami perubahan signifikan dalam struktur dan ruang lingkup kegiatannya.
Dalam pertemuan tersebut, Wiwik Heni juga menegaskan pentingnya menjaga semangat solidaritas dan inovasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. DWPP, katanya, tetap berkomitmen mendukung keluarga pegawai negeri di lingkungan Kementerian Hukum melalui program-program yang relevan, seperti pelatihan hukum dasar, pemberdayaan perempuan, serta kegiatan sosial yang berbasis pada kebutuhan hukum masyarakat.
“DWPP akan terus bertransformasi untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian Hukum, sekaligus memastikan kesejahteraan keluarga pegawai tetap menjadi prioritas utama,” pungkas Wiwik Heni.
Pertemuan tersebut ditutup dengan diskusi mengenai rencana program kerja tahun 2025, yang akan difokuskan pada penyusunan struktur organisasi anggota DWPP. Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh anggota DWP Pengayoman Kemenkum Jawa Tengah.