Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengikuti Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dan Proses Bisnis Kementerian secara virtual, Selasa (29/04).
Tampak Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Delmawati serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto mengikuti dari ruang Pandawa. Kegiatan ini menjadi tonggak awal penyelarasan arah pembangunan hukum nasional dengan sasaran pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029.
Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta dalam laporannya menekankan pentingnya hubungan integratif antara Renstra, proses bisnis, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka menciptakan tata kelola kementerian yang adaptif dan efektif. Penyusunan Renstra Kemenkum dilakukan dengan berpedoman pada kerangka RPJMN dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan kementerian.
“Renstra bukan sekadar dokumen lima tahunan, tetapi arah pijakan strategis yang wajib diturunkan ke dalam peta proses bisnis dan SOP masing-masing unit kerja,” ujar Sekjen.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam arahannya juga menekankan pentingnya pembangunan tematik di setiap unit kerja.
"Saya berharap dalam penyusunan Renstra 2025-2029 ini, masing-masing unit kerja mengadopsi pendekatan pembangunan tematik, agar lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan nasional," ujar Menteri.
Lebih jauh, Menteri mengingatkan bahwa Renstra harus sejalan dengan misi Presiden dan visi jangka panjang Indonesia Emas 2045.
"Dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, setiap lima tahun kita harus menyesuaikan misi kementerian, terutama dalam mendukung Asta Cita nomor 7. Reformasi politik dan reformasi hukum adalah bagian integral yang tidak boleh terpisahkan dari Renstra kita," tegasnya.
Menteri juga menambahkan bahwa penyusunan Renstra ini harus melibatkan seluruh unit kerja dan wilayah agar mampu mengakomodir perkembangan yang dinamis di lapangan.
"Yang paling penting bukan hanya soal rencana yang tertulis, tetapi komitmen dan kesetiaan kita terhadap cita-cita kementerian," pungkasnya.
Dalam konteks pencapaian Asta Cita, Kemenkum berperan penting, terutama dalam reformasi hukum, penegakan hukum, pembangunan hukum nasional, serta peningkatan layanan hukum dan administrasi umum. Selain itu, Kemenkum juga tengah disorot untuk mengemban tugas baru sebagai Badan Regulasi Nasional, memperkuat posisi kementerian dalam menata sistem regulasi nasional.
Ada pun visi besar Kemenkum 2025-2029 dirumuskan sebagai:
"Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045."
Untuk mendukung visi tersebut, ditetapkan dua misi utama:
1. Mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Renstra ini juga menetapkan dua tujuan strategis:
- Peningkatan pembangunan hukum.
- Peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi.
Sasaran strategis utama adalah:
1. Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI, yang diukur melalui Indeks Kepastian Hukum Nasional, Indeks Budaya Hukum, dan Indeks Materi Hukum.
2. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkum, melalui penguatan indeks reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM hukum.
Melalui penyusunan Renstra dan penyesuaian proses bisnis ini, Kemenkum berkomitmen untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi hasil dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
