KAB. SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Semarang melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Peacemaker Justice Award Tahun 2025 serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa, Selasa (10/2), di Ruang Rapat Dharma Satya Setda Kabupaten Semarang.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Delmawati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Semarang Rudi Susanto, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang Evi Sunariah, serta Penyuluh Hukum Ahli Madya Lily Mufida.
Rapat koordinasi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Semarang, Rudi Susanto, yang menyampaikan sambutan Bupati Semarang sekaligus menekankan pentingnya penguatan peran kepala desa dan lurah sebagai juru damai nonlitigasi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Delmawati, menyampaikan bahwa Peacemaker Justice Award dan Posbankum Desa merupakan instrumen strategis untuk memastikan akses keadilan yang merata hingga ke tingkat desa.
“Posbankum Desa bukan sekadar program administratif, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat desa yang selama ini memiliki keterbatasan dalam menjangkau layanan bantuan hukum,” tegas Delmawati.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan Posbankum memungkinkan pelayanan hukum diberikan lebih dekat dengan masyarakat. Terdapat 4 layanan Posbankum diantaranya Layanan Informasi Hukum, Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi, Layanan Penyelesaian Konflik/Perkara melalui Mediasi, Rujukan Advokat
“Dengan sinergi yang terus diperkuat, kami berharap program Peacemaker Justice Award dapat memberikan manfaat optimal serta menumbuhkan budaya hukum yang partisipatif dan berkeadilan di Kabupaten Semarang,” pungkas Delmawati.
Sementara itu, Penyuluh Hukum Ahli Madya Lily Mufida menyampaikan materi terkait pembinaan Posbankum desa/kelurahan serta penjaringan juru damai tahun 2028 sebagai bagian dari keberlanjutan program pembinaan hukum di tingkat desa.
#Kemenkumjateng #kementerianhukum #layananhukummakinmudah
