SEMARANG - Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) menyelenggarakan _Training of Facilitator_ (ToF) Implementasi KUHP Angkatan IX Metode Blended Learning Tahun Anggaran 2025.
Pelatihan yang digelar sejak 20 Oktober hingga 5 November 2025 ini secara resmi dibuka oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, pada Senin (27/10) secara _hybrid_ dan diikuti oleh para Kepala Kantor Wilayah se-Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, mengikuti pembukaan kegiatan secara virtual dari Ruang Rapat Pandawa.
Dalam sambutannya, Gusti Ayu Putu Suwardani menyampaikan bahwa KUHP baru merupakan bagian dari sejarah penting dalam pembaruan hukum pidana nasional.
"Pada awal tahun 2023, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan pada 2 Januari 2026," ungkap Gusti Ayu.
Ia menegaskan bahwa KUHP baru merupakan hasil kerja panjang, kolaboratif, dan penuh pertimbangan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, hingga masyarakat.
"Ini bukan hanya sekadar pembaruan hukum pidana, tetapi juga wujud dari kedaulatan hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta budaya bangsa," tegasnya.
Lebih lanjut, Gusti Ayu menjelaskan bahwa ToF merupakan bagian dari rangkaian besar implementasi KUHP yang bersifat inklusif, edukatif, dan berkelanjutan.
"Kita tidak hanya ingin masyarakat tahu isi KUHP baru, tetapi juga memahami tujuan, nilai, serta semangat keadilan yang terkandung di dalamnya," ujar Ka. BPSDM.
Ia berharap kegiatan ToF ini mampu memberikan efek bola salju dalam mendorong aksi nyata di lapangan melalui para fasilitator yang kompeten.
"Kegiatan pelatihan ini merupakan bukti nyata program prioritas nasional dalam menerapkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Saya mengajak seluruh peserta mengikuti pelatihan ini dengan serius, membangun jejaring, dan tumbuh bersama sebagai agen perubahan di bidang hukum," pesannya.
Gusti Ayu juga menegaskan agar peserta aktif berdiskusi dan menggali materi secara mendalam, karena nantinya mereka akan menjadi garda depan dalam mensosialisasikan KUHP kepada masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membekali peserta agar mampu menjadi fasilitator dalam kegiatan implementasi KUHP.
"Pelatihan ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sadar hukum dan taat hukum, sekaligus mendukung pelaksanaan Asta Cita angka 4 tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia dan angka 7 tentang reformasi hukum," jelas Mutia.
Jumlah peserta pelatihan sebanyak 32 orang, terdiri dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) serta pejabat fungsional rumpun hukum dan peradilan.
Diketahui, dari Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Kepala Divisi P3H, Delmawati, turut menjadi peserta pelatihan ToF Implementasi KUHP ini.
