DEMAK - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah terus mendorong percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh wilayah Jawa Tengah hingga diresmikan 100%. Upaya ini dilakukan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah melalui Tim Penyuluh Hukumnya menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Kabupaten Demak, Senin (27/10).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Setda Kabupaten Demak ini diselenggarakan secara _hybrid_ di Gedung Gradika Bina Praja Demak, dihadiri oleh kepala desa dan lurah, sekretaris desa, BPD dan perangkat desa lainnya, serta hadir sebagai Narasumber Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Plt. Kabag Hukum Kendarsih Iriani, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait pembentukan Posbankum sebagai sarana layanan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, tercatat 117 desa di Kabupaten Demak telah membentuk Posbankum.
Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Demak dr. Hj. Eisti'anah, S.E. yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya keberadaan Posbankum sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang belum memahami persoalan hukum.
"Posbankum ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Ini adalah bentuk nyata reformasi hukum yang transparan dan berpihak kepada rakyat. Mari bersama-sama kita wujudkan agar seluruh desa dan kelurahan di Demak memiliki Posbankum," ujar Bupati.
Sementara itu, Penyuluh Hukum Ahli Madya, Lily Mufidah, menyampaikan bahwa pembentukan Posbankum harus menjadi prioritas setiap desa dan kelurahan.
"Kami mendorong para kepala desa untuk mempercepat pembentukan Posbankum, agar dapat memperkuat perlindungan terhadap masyarakat rentan, menjamin hak-hak hukum, dan mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat," tutur Lily.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Demak dapat berkolaborasi untuk mencapai target 100% pembentukan Posbankum, sebagai langkah nyata menghadirkan negara dalam memberikan layanan hukum yang adil, inklusif, dan mudah dijangkau.
