Semarang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah terus menunjukkan konsistensi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (04/09).
Kedatangan TPN disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo bersama jajaran Pimpinan Tinggi Pratama dan seluruh Tim Kelompok Kerja (Pokja) ZI menuju WBBM. Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan ke Ruang Layanan Terpadu, tempat berbagai layanan publik disediakan, mulai dari Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, hingga layanan dukungan manajemen yang dirancang untuk memudahkan masyarakat.
Dalam sesi pemaparan, Kakanwil menampilkan sejumlah inovasi digital unggulan sebagai bukti nyata modernisasi layanan publik. Beberapa di antaranya yakni SILANDU (Sistem Informasi Layanan Terpadu) SIMAKHUM (Sistem Layanan Manajemen Aktualisasi Kompetensi Hukum), Pra-Harmon, Posbankum, serta HAIPENENGAH (Halaman Informasi Kepegawaian Jawa Tengah). Inovasi ini mempermudah masyarakat memperoleh layanan secara cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Jateng juga menghadirkan layanan berbasis jemput bola untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti kehadiran di Mal Pelayanan Publik (MPP) pada 4 kabupaten pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di 12 lokasi, penyediaan Sekretariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tiap kabupaten, serta program TOGAR (Tolak Gratifikasi dan Pungutan Liar).
Kakanwil Heni Susila Wardoyo menegaskan bahwa pencapaian menuju WBBM adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran.
“Moto kami yakni mari kita bersama-sama bekerja dalam rangka meraih cita-cita membangun WBBM. Predikat ini bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari komitmen kami untuk terus melakukan perbaikan, meningkatkan integritas, dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya.
Selama proses verifikasi, TPN Menpan RB melakukan pengecekan langsung atas berbagai aspek, mulai dari inovasi layanan, tata kelola manajemen, hingga penerapan prinsip integritas dan akuntabilitas. Upaya digitalisasi layanan hukum, peningkatan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, serta optimalisasi pelayanan berbasis teknologi menjadi poin penting yang ditunjukkan Kanwil Kemenkum Jateng dalam membangun birokrasi modern yang bersih dan melayani.
Dengan semangat kolektif dan inovasi berkelanjutan, Kanwil Kemenkum Jateng optimistis dapat meraih predikat WBBM, sekaligus memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Jawa Tengah.
