SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah kembali meraih penghargaan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPPA-W) Tahun 2024.
Capaian ini meneruskan tren positif tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Kemenkum Jateng juga menorehkan prestasi yang sama untuk periode Tahun 2023.
Penghargaan tersebut diterima Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo pada acara Review Laporan Keuangan Tahun 2024 dan Current Issue Tindak Lanjut Satker Inaktif Bersaldo Tahun 2025 Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DjPb) Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Aula Gedung Keuangan Negara Semarang I, Selasa (26/08).
Berdasarkan pemaparan Kepala Kanwil DJP Jateng, Bayu Andy Prasetya, kriteria telaah Laporan Keuangan meliputi, kelengkapan Laporan Keuangan, kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAKTi/MonSAKTI, kesesuaian dengan Persamaan Dasar Akuntansi.
Termasuk juga, pengecekan pada MonSAKTI, Neraca Percobaan Kas dan Akrual, neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran/Belanja dan Pendapatan, Telaah Antar Laporan Keuangan serta Laporan Keuangan BLU.
Ditemui usai kegiatan, Kakanwil Kemenkum Jateng mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bagian dari komitmen jajarannya dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Heni juga mengatakan, penghargaan ini bukan sekedar bentuk apresiasi, namun bagian dari kontrol dan evaluasi kinerja.
“Penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan agar semakin baik dari tahun ke tahun,” ujar Heni.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja sama seluruh jajaran, mulai dari unit pengelola keuangan hingga para pejabat administrasi, dan seluruh pegawai yang selalu konsisten menjalankan tugas sesuai aturan.
“Kami akan terus memperkuat komitmen terhadap prinsip good governance, memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
"Harapannya, ke depan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dapat kembali mempertahankan capaian ini, bahkan meningkatkannya,” pungkasnya mengakhiri.
