SURAKARTA – Kementerian Hukum Jawa Tengah konsisten memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah melalui penguatan peran legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Komitmen ini diwujudkan dengan dukungan Kanwil Kemenkum Jateng pada Workshop bertema “Sinkronisasi Program Prioritas Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026”, yang diselenggarakan DPRD Kabupaten Purworejo bekerja sama dengan Universitas Semarang di Megaland Hotel Solo, Kota Surakarta, 4–6 Oktober 2025.
Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat integrasi dan harmonisasi produk hukum daerah dengan sistem hukum nasional.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Rochman, S.Sos, anggota DPRD beserta jajaran Sekretariat DPRD, serta tim akademisi dari Universitas Semarang. Dari pihak Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah hadir Edy Sujendro, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda.
Dalam pemaparannya, perwakilan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah menekankan pentingnya fungsi legislasi DPRD dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan hingga penyebarluasan.
“Workshop ini menjadi ruang strategis bagi DPRD untuk menyelaraskan program pembentukan produk hukum daerah dengan prioritas pembangunan nasional, sehingga setiap Perda yang lahir benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat pusat,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Rochman, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi.
“Kami perlu penguatan fungsi legislasi DPRD agar Perda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Purworejo,” tegasnya.
Selain itu, workshop juga menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang menyampaikan materi mengenai sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Kegiatan berlangsung interaktif mengenai praktik terbaik penyusunan Perda yang adaptif, harmonis, serta sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra strategis DPRD dalam memperkuat fungsi legislasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan berpihak pada masyarakat.
