KLATEN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Klaten, Kamis (6/3).
Kegiatan ini merupakan bagian tugas dan fungsi Kemenkum Jateng sebagai unsur dan sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah.
Dalam pelaksanaannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Deni Kristiawan menggelar rapat koordinasi dengan MPD Kabupaten Klaten, di Kantor Sekretariat mereka yang berada di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.
Prolog, Kadiv Yankum, Tjasdirin menjelaskan maksud kunjungannya.
“Saya atas nama Kepala Kantor Wilayah ingin mengenal lebih jauh pekerjaan bapak dan ibu sebagai pembina dan pengawas Notaris di Kabupaten Klaten," tutur Tjasdirin.
"Kami Kantor Wilayah ingin mengetahui apa saja temuan pelanggaran dan atau kelalaian Notaris ketika bapak dan ibu melakukan pemeriksaan berkala di kantor-kantor Notaris".
"Kami juga ingin memahami kendala dan hambatan yang selama ini bapak dan ibu alami, sehingga kami akan mengupayakan solusinya.” Jelas Tjasdirin.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian hasil pemeriksaan protokol berkala MPD Kabupaten Klaten yang disampaikan Ketua MPD Kabupaten Klaten, Notaris Ari Nur Widanarko didampingi Wakil Ketua MPD yang juga Kepala Bapas Klaten, Enggelina Hakubun.
Pemeriksaan Protokol dilaksanakan pada 180 Notaris di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 22 Oktober 2024 sampai dengan 12 November 2024.
Ketua MPD menyampaikan ada beberapa Notaris yang tidak rutin menyampaikan laporan bulanan, serta tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Notaris.
Lebih lanjut Kemenkum Jateng memberikan apresiasi kinerja MPD Kabupaten Klaten dan menampung serta menindaklanjuti permasalahan yang ada.
Tim Kemenkum Jateng kemudian melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi salah satu kantor Notaris di Kabupaten Klaten.
Kunjungan ini bertujuan untuk menyerahkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris terkait sanksi peringatan tertulis pertama, yang diberikan karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban jabatannya sebagai Notaris.
