SEMARANG - Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2024 pada satuan kerja di wilayah Jawa Tengah resmi berakhir.
Berlangsung selama 4 (empat) hari, rangkaian pemeriksaan secara resmi ditutup melalui _Exit Meeting_ yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Tengah, Selasa (11/03).
Hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Ketua Tim IV BPK RI, Sendy Bayu Aji kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo didampingi oleh Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Kunrat Kasmiri dan Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Is Edy Ekoputranto.
Menanggapi hasil pemeriksaan Kakanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susilo Wardoyo mengungkapkan apresiasinya kepada Tim Pemeriksa BPK dan satuan kerja yang menjadi sampel pemeriksaan.
Ia juga berharap pada pemeriksaan terakhir sebagai Kementerian Hukum dan HAM dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) yang ke-16 kali secara berturut-turut.
"Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras Tim BPK. Kami sampaikan juga apresiasi atas kinerja jajaran selalu positif dan baik sehingga temuan berulang bisa diselesaikan. Ini adalah sebuah prestasi" tutur Heni.
"Pemeriksaan yang kita jalani selama 4 hari kemarin adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang terakhir sebagai Kementerian Hukum dan HAM. Semoga pada pemeriksaan terakhir ini kita Kembali meraih opini WTP," sambungnya.
Menutup sambutannya, Heni berharap komunikasi dan kerja sama terus terjalin dengan baik dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran serta laporan keuangan, utamanya dalam penyelesaian rekomendasi atas hasil pemeriksaan.
Pemeriksaan meliputi pengujian saldo atas akun-akun yang ada di neraca dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran. Sementara itu, fokus sasaran pemeriksaan meliputi pendapatan, kas, persediaan, aset tetap dan aset lainnya, belanja barang, dan belanja modal.
Diketahui, selain Kantor Wilayah, terdapat 6 satuan kerja yang menjadi sampel pemeriksaan, yakni Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Semarang, Rumah Tahanan Kelas I Semarang Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah, dan Balai Harta Peninggalan Semarang.
_Exit Meeting_ turut dihadiri oleh para Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menjadi sampel pemeriksaan, tim pemeriksa BPK, tim pendamping dari Direktorat Jenderal imigrasi, pejabat administrator, dan para pengelola keuangan Kantor Wilayah Kementerian hukum Jawa Tengah.
