SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melakukan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Banjarnegara, Kamis (30/10).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Bagian Hukum Setda, dengan menghadirkan narasumber dari Kanwil Kemenkum Jateng, serta melibatkan berbagai perangkat daerah terkait.
Kegiatan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur perangkat daerah, diantaranya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara, Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.
Perwakilan Kemenkum Jateng, Analis Hukum Muda Andhy Kusriyanto, Analis Hukum Pertama Yoga Putra Perdana, dan Esa Lupita Sari hadir secara daring.
Mengawali paparannya, Tim Anev Kanwil Jateng melalui Yoga Putra Perdana menjelaskan Analisis dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian, efektivitas, serta keterkinian produk hukum daerah terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Banjarnegara.
Hadir pula pada kegiatan tersebut, Analis Hukum Ahli Pertama Setda Kabupaten Banjarnegara Tri Sulistyowati, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Setda Kabupaten Banjarnegara Bahtiar Rifai, Penyusun Bahan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara Sugeng Waluyo.
Pada Sesi I, pembahasan difokuskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Diskusi menyoroti implementasi kebijakan penyelenggaraan perpustakaan serta kesesuaian regulasi dengan peraturan yang lebih tinggi.
Selanjutnya, pada Sesi II, kegiatan berlanjut dengan kajian terhadap Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2023.
Kajian ini difokuskan pada efektivitas pendelegasian kewenangan dalam mempercepat pelayanan publik serta menyesuaikan dengan dinamika kebijakan investasi daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan diperoleh rekomendasi penyempurnaan produk hukum daerah agar pelaksanaannya semakin efektif, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Banjarnegara.
#KementerianHukum #KemenkumJateng #LayananHukumMakinMudah #SetahunBerdampak
