DEPOK - Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Kinerja Semester I Tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Cinere, Depok.
Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi dan penguatan pengendalian kinerja, guna memastikan pelaksanaan program kerja kementerian berjalan sesuai target dan selaras dengan arah kebijakan nasional.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum (P3H) Delmawati serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, hadir langsung mengikuti rangkaian kegiatan.
Sebagai pembuka, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady.memberikan pembekalan kepada seluruh peserta kegiatan.
Andry menyampaikan pentingnya peningkatan kinerja melalui penyelarasan dengan agenda nasional.
“Rapat Pengendalian Kinerja Semester I 2025 kali ini dilaksanakan guna meningkatkan kinerja kita dengan menyesuaikan program Prioritas Presiden,” tegas Andry dalam arahannya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dari sejumlah Program Prioritas Presiden, Kementerian Hukum memfokuskan pada beberapa poin strategis.
“Dari Program Prioritas Presiden, Kementerian Hukum memfokuskan pada optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), transformasi digital, peningkatan layanan publik, dan penanganan pengaduan masyarakat (complain handling),” tambahnya.
Andry juga berharap agar diskusi yang berlangsung dalam masing-masing komisi bidang mampu melahirkan rumusan program yang mendukung peningkatan kinerja kementerian secara menyeluruh.
“Saya berharap nantinya melalui pembahasan per komisi bidang, kita mampu menghasilkan program-program yang dapat menunjang kinerja kita ke depan, tentunya melalui sinergi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik,” pungkasnya.
Rakordal dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum seluruh Indonesia.
Kegiatan Rakordal Semester I ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mempercepat realisasi program strategis, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
