SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah turut serta dalam kegiatan rapat pleno Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan selama dua hari, pada 10–11 April 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari monitoring intensif yang telah dilaksanakan sejak Februari hingga Maret 2025 di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jumat, (11/4).
Rapat pleno ini melibatkan seluruh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk melalui SK Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Nomor 22/KL/HK/I/2025. Tim tersebut terdiri dari unsur Biro Hukum Setda Provinsi, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), serta Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Fokus utama dari rapat ini adalah pembahasan kelengkapan dan ketepatan data dukung yang telah dikumpulkan dari para pengelola JDIH daerah. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap 74 anggota JDIHN di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas 35 anggota dari Pemerintah Kabupaten/Kota, 35 anggota dari Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, serta 4 anggota dari perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Aspek yang menjadi penilaian meliputi organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), hingga pengembangan JDIH secara keseluruhan.
Tahun ini, penilaian juga mencakup kategori baru, yakni JDIH Tingkat Desa. Penambahan ini menjadi wujud komitmen untuk memperluas literasi hukum dan memperkuat penyediaan informasi hukum yang merata hingga ke tingkat desa.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan JDIH di wilayah Jawa Tengah semakin profesional dan manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat sebagai sumber informasi hukum yang akurat, mudah diakses, dan terpercaya.
