PEKALONGAN – Dalam rangka memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan antarinstansi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Pekalongan, Selasa (10/6).
Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati.
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan program-program strategis di daerah, khususnya dalam proses pembentukan produk hukum daerah.
Agenda utama kegiatan ini adalah rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Susilo, beserta jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam pertemuan ini, dibahas berbagai isu dan tantangan dalam proses harmonisasi serta penguatan kerja sama lintas sektor guna mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.
Sebagai bagian dari fasilitasi harmonisasi, tim Kanwil juga menggelar diskusi dengan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, yang bertujuan untuk merumuskan solusi konkret atas isu-isu kebijakan yang dihadapi di daerah. Diskusi berlangsung interaktif, mencerminkan semangat kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya.
Tim juga melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program-program di lapangan, serta menerima masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan.
Dalam penutupan kegiatan, Delmawati menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pekalongan atas kolaborasi yang telah terjalin. Ia berharap hasil koordinasi ini dapat memperkuat komunikasi lintas sektor dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
“Koordinasi seperti ini penting dilakukan agar harmonisasi kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tapi juga berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Delmawati.
Hasil kunjungan ini dirangkum dalam sejumlah rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan bersama untuk meningkatkan kualitas pembentukan peraturan daerah dan efektivitas implementasi kebijakan di Kota Pekalongan.
