PEMALANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melaksanakan kegiatan koordinasi fasilitasi harmonisasi penyusunan produk hukum daerah bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang. Kamis (12/6).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum.
Kegiatan koordinasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati. Dalam sambutannya, Delmawati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan konkret Kanwil Kemenkum Jateng terhadap daerah dalam pelaksanaan e-Harmonisasi maupun tugas pembinaan hukum lainnya.
“Melalui koordinasi ini, kami ingin mendengarkan langsung kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pengharmonisasian regulasi, sekaligus menyampaikan bahwa kami siap memfasilitasi setiap proses yang dibutuhkan,” ujar Delmawati.
Tim dari Kanwil Kemenkum Jateng juga membuka ruang diskusi terkait pelaksanaan aplikasi e-Harmonisasi yang telah berjalan selama ini, sekaligus menginventarisasi kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam proses pengajuan harmonisasi peraturan daerah dan kepala daerah.
Selain itu, disampaikan pula fasilitasi pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah, mulai dari pengajuan akun perancang, permohonan formasi, hingga informasi mengenai pelaksanaan diklat dan uji kompetensi (UKOM) jabatan fungsional perancang.
Tak hanya aspek regulasi, koordinasi ini juga menyinggung pelaksanaan tugas pembinaan hukum lainnya, seperti pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH), pelaksanaan program Paralegal, dan pengembangan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di wilayah Kabupaten Pemalang.
Mengakhiri kunjungan, Kepala Divisi P3H beserta tim turut meninjau langsung pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pemalang yang saat ini terus menunjukkan progres positif dalam pengembangan layanan dokumentasi hukum berbasis digital.
Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan kerja antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pemalang, serta mendorong terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
