SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Kemenkumham RI pada Jumat (20/06), secara daring melalui Zoom. Kegiatan ini mengangkat tema pentingnya kompetensi unggul dan kebijakan berkualitas sebagai landasan peningkatan kinerja kelembagaan.
Kegiatan dibuka oleh Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, yang menyampaikan bahwa Policy Talks merupakan upaya strategis untuk memperkenalkan serta memperkuat pemahaman Kantor Wilayah terhadap tugas dan fungsi organisasi BSK, sekaligus mendorong sinergi dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berbasis data.
> “Kami khususkan prioritas kegiatan ini agar Kantor Wilayah memahami ORTA tugas BSK, memberikan penguatan bagaimana fungsi peran BSK bisa memberikan kontribusi terhadap kinerja dan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan tentunya di Kantor Wilayah,” ujar Andry.
Ia juga menekankan bahwa BSK tidak hanya berperan dalam memberikan rekomendasi internal di lingkungan Kemenkumham, namun juga terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian tersebut.
Paparan materi disampaikan oleh Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, yang menjelaskan struktur organisasi dan ruang lingkup kegiatan BSK, antara lain:
* Analisis Strategi Kebijakan,
* Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH),
* Indeks Kualitas Kebijakan (IKK),
* Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK),
* Penilaian Survei Persepsi Kepuasan Pegawai (SPKP), dan
* Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).
Kegiatan semakin interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dimoderatori oleh Kepala Bagian SDM dan Organisasi, Daryono, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap tantangan hukum ke depan.
Melalui partisipasi dalam Policy Talks, Kanwil Kemenkum Jateng menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembentukan kebijakan hukum yang adaptif, akuntabel, dan berbasis bukti.
