Semarang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengikuti kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Provinsi Sulawesi Tengah yang dihadiri oleh jajaran pimpinan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah pada Rabu, (04/02).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas beserta jajaran, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto beserta jajaran, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajaran, serta Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid beserta jajaran.
Dari Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, kegiatan ini diikuti secara virtual oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati, serta jajaran Penyuluh Hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dalam sambutannya menekankan bahwa peresmian Pos Bantuan Hukum merupakan momentum bersejarah dan menjadi tonggak penting dalam pelayanan hukum di Provinsi Sulawesi Tengah.
“Pembentukan Pos Bantuan Hukum ini merupakan tonggak penting pelayanan hukum di Sulawesi Tengah sekaligus wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Rakhmat Renaldy mengungkapkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil mencapai 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum, dengan total 2.017 Pos Bantuan Hukum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dan sinergi lintas sektor antara Kementerian Hukum RI, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa dan kelurahan, serta partisipasi aktif masyarakat.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam memastikan keberlanjutan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa negara harus tetap hadir memberikan pelayanan meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Posbankum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Meskipun Kementerian Hukum saat ini menerapkan kebijakan efisiensi anggaran hingga 40 persen, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan pelayanan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menteri Hukum RI menjelaskan arah kebijakan Kementerian Hukum yang menitikberatkan pada kebermanfaatan langsung bagi masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus berdampak nyata dan dirasakan oleh publik.
“Kami memfokuskan pembiayaan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Akses keadilan adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh terhenti dan harus terus dipenuhi oleh negara,” tegas Menteri Hukum RI.
Lebih lanjut disampaikan, Kementerian Hukum saat ini memiliki lebih dari 400 layanan publik yang seluruhnya dapat diakses secara digital melalui sebuah aplikasi superapp. Aplikasi tersebut direncanakan akan diresmikan secara nasional pada April mendatang, bersamaan dengan peresmian Posbankum secara nasional sebagai bagian dari penguatan layanan hukum terpadu kepada masyarakat.
“Fokus kita adalah mengangkat kehidupan masyarakat dari bawah. Sejalan dengan arahan dan keteladanan Presiden Republik Indonesia, selama menjabat beliau pernah menyampaikan bahwa tugas seorang presiden itu sederhana, yaitu ingin melihat orang-orang yang susah bisa tersenyum. Semangat itulah yang kami bawa dalam setiap kebijakan,” lanjutnya.
Menteri Hukum RI juga menekankan bahwa Kementerian Hukum telah bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di seluruh Indonesia. Melalui kerja sama ini, masyarakat tidak mampu yang sedang berproses di pengadilan dapat memperoleh pendampingan hukum secara gratis, yang seluruh biayanya ditanggung oleh negara.
Menutup sambutannya, Menteri Hukum RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembentukan dan peresmian Posbankum, seraya berharap layanan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Jateng dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan layanan bantuan hukum serta komitmen bersama dalam mewujudkan keadilan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.
#KemenkumJateng #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
