Temanggung – Bagian Hukum Setda Kabupaten Temanggung menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yang diwakili oleh Penyuluh Hukum dalam rapat koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Paralegal Justice Award 2025. Rapat yang dihadiri oleh 20 Kepala Desa (Kades) dan Lurah serta perwakilan Camat dilaksanakan di Loka Bhakti Praja Setda Kabupaten Temanggung, Rabu (12/02).
Bupati Temanggung telah menetapkan 20 Kepala Desa dan Lurah Binaan Sadar Hukum melalui Surat Keputusan Nomor: 180/35 Tahun 2021 tanggal 8 Februari 2021. Penghargaan Paralegal Justice Award diberikan oleh Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum kepada para Kepala Desa dan Lurah Sadar Hukum yang berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya melalui upaya perdamaian (non litigasi).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo dan Kepala Divisi PPPH Delmawati menitipkan pesan melalui Penyuluh Hukum agar secara masif memberikan informasi terkait program prioritas pembinaan hukum di wilayah khususnya terkait peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui program pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di wilayah Jawa Tengah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Penyuluh Hukum sekaligus mengajak Kepala Desa dan Lurah untuk mengikuti paralegal academy yang pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 21 Februari 2025 melalui pja.bphn.go.id serta bagi anggota kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang sudah terbentuk di wilayahnya dapat mengikuti pelatihan paralegal sebagai persyaratan pembentukan pos bantuan hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan tersebut.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai fungsi paralegal dalam mendukung akses keadilan, serta memotivasi para Kades, Lurah, dan Camat untuk aktif berperan dalam pemberdayaan hukum di wilayahnya. Dengan adanya paralegal academy dan pelatihan paralegal ini, diharapkan para peserta dapat memiliki keterampilan yang lebih baik dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, serta berkontribusi positif dalam dunia hukum.
