SEMARANG - Kanwil Kemenkum Jateng mendorong Desa/Kelurahan untuk membentuk pos bantuan hukum (Posbankum) di setiap Desa/Kelurahan khususnya yang memiliki kelompok kadarkum, pada Rabu (26/02).
Posbankum pada Desa/Kelurahan melibatkan paralegal atau perwakilan anggota kelompok kadarkum yang aktif atau terlibat dalam membantu masyarakat di wilayahnya dalam penyelesaian masalah/kasus hukum melalui upaya perdamaian (non litigasi) atau pendampingan hukum litigasi dengan melibatkan organisasi bantuan hukum terakreditasi khususnya bagi masyarakat miskin.
Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jateng melaksanakan pendampingan kepada kelompok kadarkum di Kelurahan Petompon Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang dalam rangka pembinaan hukum serta pembentukan posbankum. Pembentukan Posbankum di Desa/Kelurahan merupakan salah satu syarat ditetapkannya Desa/Kelurahan sadar hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Penyuluh Hukum juga menyampaikan terkait program-program pembinaan hukum yang bersinggungan dengan Desa/Kelurahan antara lain pembentukan desa kelurahan sadar hukum, pelatihan paralegal, program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan paralegal justice award.
Hadir dalam kegiatan pembinaan tersebut para penyuluh hukum, lurah beserta perangkat dan anggota kelompok kadarkum Kelurahan Petompon.
