PURWOKERTO — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar rapat pembahasan kerja sama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (Saizu) Purwokerto, Rabu (11/02), di Ruang Rapat Dekan Fakultas Syariah UIN Saizu. Pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam pengembangan layanan hukum berbasis masyarakat.
Kanwil Kemenkum Jateng diwakili Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Hazmi Saefi, bersama tim. Sementara dari pihak UIN Saizu hadir Dekan Fakultas Syariah Prof. Supani beserta jajaran pimpinan fakultas.
Dalam pembahasan tersebut, pihak UIN Saizu menekankan pentingnya kerja sama yang tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi pengembangan akademik serta kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja, khususnya di bidang hukum.
“Kami berharap kerja sama ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi mahasiswa dan lulusan kami, terutama dalam memperkuat kesiapan mereka memasuki dunia kerja di bidang hukum,” ujar Prof. Supani.
UIN Saizu juga menyampaikan harapan agar mahasiswa dapat memperoleh ruang praktik melalui keterlibatan dalam layanan bantuan hukum, termasuk penguatan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) serta pembinaan desa binaan hukum.
Menanggapi hal tersebut, Hazmi Saefi menjelaskan bahwa sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), perlu dilakukan pembahasan substansi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menyampaikan bahwa ruang lingkup kerja sama berpotensi mencakup berbagai bidang tugas Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, mulai dari kekayaan intelektual, pembinaan hukum, legal drafting, hingga optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan.
“Kerja sama ini kami dorong agar selaras dengan tugas dan fungsi Kemenkum. Tidak hanya administratif, tetapi benar-benar memberi ruang pembelajaran praktik hukum bagi mahasiswa sekaligus memperkuat layanan hukum kepada masyarakat,” jelas Hazmi.
Hazmi juga menginformasikan bahwa Kanwil Kemenkum Jateng telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi dalam penempatan mahasiswa untuk mendukung kegiatan paralegal di Posbankum. Gagasan ini disambut positif oleh pihak UIN Saizu yang menilai Posbankum sebagai wadah strategis bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu hukum secara langsung di tengah masyarakat.
“Posbankum menjadi ruang yang sangat relevan bagi mahasiswa hukum untuk berkontribusi nyata, sehingga teori yang dipelajari bisa langsung diuji di lapangan,” tambah Prof. Hariyanto.
Pertemuan turut membahas peluang kolaborasi lintas instansi guna mendukung program magang mahasiswa, serta komitmen bersama untuk menjadikan kerja sama ini sebagai upaya peningkatan kualitas lulusan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah akan menyusun dan mengirimkan draf awal Nota Kesepahaman yang memuat ruang lingkup kerja sama sesuai hasil pembahasan. Koordinasi lanjutan akan dilakukan secara daring untuk mematangkan substansi kerja sama sebelum penandatanganan resmi.
Melalui sinergi ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah berharap kolaborasi dengan UIN Saizu dapat memperkuat peran pendidikan tinggi dalam mendukung akses keadilan serta pembangunan budaya hukum di masyarakat.
#kemenkumjateng #kementerianhukum #layananhukummakinmudah
