SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Senin (23/06).
Kegiatan berlangsung di Ruang Bima lantai I Kanwil Kemenkum Jateng dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo serta tim perancang peraturan perundang-undangan Divisi P3H. Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H, Delmawati.
Dalam pembukaannya, Delmawati menyampaikan bahwa kegiatan harmonisasi ini merupakan bagian penting dari proses pembentukan peraturan yang taat asas dan mampu memberikan kepastian hukum.
“Harmonisasi ini bukan sekadar tahapan administratif, tapi merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa setiap peraturan yang disusun pemerintah daerah tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi dan memiliki daya laku yang jelas di masyarakat,” ujarnya.
Selama rapat, tim perancang memberikan sejumlah masukan terhadap draf Raperbup, khususnya pada aspek substansi, penulisan, dan penyusunan norma agar selaras dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Diskusi berjalan konstruktif antara tim perancang dan perwakilan pemrakarsa dari Pemerintah Kabupaten Purworejo. Beberapa penyesuaian dilakukan untuk memperjelas muatan dan struktur peraturan yang disusun.
Dengan selesainya pembahasan ini, diharapkan Raperbup tersebut dapat segera difinalisasi dan ditetapkan, serta memberikan kepastian hukum dalam pemberian tunjangan kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purworejo sesuai ketentuan yang berlaku.
