SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola hukum dan pelayanan publik melalui kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji Setia Kewarganegaraan, Pelantikan Jabatan Non Manajerial, Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, serta Notaris Pengganti yang digelar pada Senin (06/04) di Aula Kresna Basudewa.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, yang sekaligus memberikan sambutan kepada seluruh peserta pelantikan.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, sebanyak 14 peserta secara resmi dilantik dan diambil sumpahnya, yang terdiri dari notaris pengganti, pengganti antarwaktu anggota MPD notaris, pewarganegaraan, serta pejabat fungsional analis hukum.
Momentum ini tidak hanya menjadi bagian dari proses administratif, tetapi juga menandai awal tanggung jawab baru bagi para peserta dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing di tengah masyarakat.
Dalam sambutannya, Kakanwil Heni menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta, khususnya kepada warga negara baru yang telah resmi menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa status kewarganegaraan tidak hanya memberikan hak, tetapi juga membawa kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ia juga mengajak warga negara baru untuk bersemangat dan bertekad memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Lebih lanjut, kepada para pejabat fungsional analis hukum yang baru dilantik, ia menekankan bahwa jabatan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, pelantikan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi awal perjalanan pengabdian untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan negara.
“Momentum ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi menjadi babak baru dalam perjalanan karier Saudara untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan negara,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa analis hukum harus mampu menjadi garda terdepan yang adaptif, responsif, serta menjunjung tinggi profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas dalam menghadapi dinamika regulasi yang semakin kompleks.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam menjaga kehormatan dan martabat profesi notaris. Para anggota PAW yang baru dilantik diminta untuk segera menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku serta aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah kerjanya.
“Majelis Pengawas memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga marwah profesi notaris sekaligus melindungi masyarakat pengguna jasa notaris melalui pengawasan yang efektif,” ungkapnya.
Sementara itu, kepada para notaris pengganti, Kepala Kantor Wilayah mengingatkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab yang diemban setara dengan notaris definitif. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk senantiasa berpedoman pada kode etik notaris serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, “Sejak hari ini Saudara memiliki kewenangan yang sama dengan notaris, sehingga harus mampu memberikan pelayanan hukum secara profesional, berintegritas, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.”
Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin akuntabel, profesional, dan berintegritas bagi masyarakat.
