SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah, Kamis (16/01).
Kepala Kantor Wilayah, Heni Susila Wardoyo mengungkapkan bahwa agenda tahunan ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi Kemenkum Jateng untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia dan Pembangunan Zona Integritas.
"Yang berorientasi pada performance yang lebih baik dan kinerja yang lebih optimal," ungkap Heni dalam sambutannya.
"Utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan upaya menciptakan birokrasi yang bersih serta bebas dari perilaku koruptif, kolusi dan nepotisme," sambungnya.
Lebih lanjut Kakanwil Kemenkum Jateng menyampaikan kembali pesan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada kegiatan serupa yang lebih dulu dilaksanakan di tingkat pusat pada Tanggal 7 Januari 2025.
"Pertama, bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas merupakan kerja bersama, kerja tim, yang membutuhkan _teamwork_ yang solid" tegas Heni.
"Komunikasi, koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran tersebut," tambahnya.
Kedua, lanjut Kakanwil, pentingnya pengawasan internal. Fungsi ini, kata Heni, harus mampu diperankan oleh Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi.
"Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi harus mampu melakukan _supervision_, _monitoring_ sekaligus _controlling_ terhadap kinerja Jajarannya," Tegas Heni lagi.
"Di saat yang sama, Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi harus mampu menjadi _role model_. Harus bisa memberikan contoh yang baik dalam bekerja dan berperilaku".
"Harus mampu memperlihatkan _leadership_ yang baik baikfan memberikan _guidance_ yang jelas dalam bekerja," imbuhnya.
Pesan Kakanwil yang ketiga terkait Transformasi Digital dan transparansi kinerja. Pria 55 Tahun itu menekankan, Kemenkum Jateng harus mendukung program tersebut.
Kemenkum Jateng harus melakukan langkah-langkah akselerasi, sehingga seluruh layanan yang dibutuhkan masyarakat dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat. Serta Harus bisa menciptakan proses pemerintahan yang terbuka bagi semua pihak.
Sebagai informasi, Penandatanganan Komitmen Bersama dilakukan antara Kakanwil Kemenkum Jateng dengan para Kepala Divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Administrasi.
Dalam Piagam Komitmen Bersama itu, Kemenkum Jateng bertekad untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Selain itu, Kakanwil juga menandatangani Pakta Integritas yang berisi 7 poin. Pakta Integritas ini mencerminkan tekad Kemenkum Jateng untuk pro aktif terhadap upaya pemberantasan KKN, bekerja secara transparan dan akuntabel, upaya menghindari _conflick of interest_ serta menjaga integritas secara keseluruhan.
Terakhir, Kakanwil Kemenkum dan para Kepala Divisi menandatangani Perjanjian Kinerja yang berisi gambaran umum tentang penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (_outcome_) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup _outcome_ yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
