SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 secara virtual, Senin (26/01).
Rapat ini membahas penyelarasan substansi Ranperbup dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk kejelasan norma, sistematika pengaturan, serta aspek teknis perancangan. Harmonisasi dilakukan untuk memastikan pengaturan standar harga satuan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan anggaran daerah.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Delmawati, membuka rapat dan menekankan pentingnya proses pengharmonisasian dalam pembentukan regulasi daerah.
“Pengharmonisasian diperlukan agar pengaturan standar harga satuan disusun secara tertib, tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, serta mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan di daerah,” kata Delmawati.
Rapat dihadiri oleh Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Organisasi Kabupaten Sukoharjo, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, serta Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah.
Dalam forum tersebut, para peserta melakukan pendalaman terhadap muatan normatif Ranperbup, keterpaduan pengaturan dengan regulasi terkait, serta kelengkapan unsur teknis perancangan. Pembahasan difokuskan pada upaya menyelaraskan standar harga satuan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Melalui rapat ini, Ranperbup tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat disempurnakan dan segera ditetapkan, sehingga menjadi acuan yang terukur dan akuntabel dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.
