Jakarta - Kepala BSK Kementerian Hukum selaku Ketua Steering Committee Rakor Pengendalian Kinerja Semester II Kemenkum, Andry Indrady menegaskan arah kebijakan Kementerian Hukum berlandaskan Visi Kemenkum 2025–2029 kepada seluruh peserta Rakor yaitu terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045, Senin (15/12) di Hotel Grand Mercure Jakarta.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo hadir mengikuti Rakor Pengendalian Kinerja Semester II bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Kepala Divisi P3H, Delmawati dan Kabag TU & Umum Toni Sugiarto.

Menurut Kepala BSK Hukum untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Hukum menetapkan dua misi utama, yakni mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia serta melaksanakan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Pada Target Kinerja Tahun 2026, ditetapkan dua sasaran strategis. Sasaran pertama adalah terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI dengan indikator:

- Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar 3,41 (skala 4),

- Indeks Budaya Hukum sebesar 0,84 (skala 1), dan

- Indeks Materi Hukum sebesar 0,52 (skala 1).

Selanjutnya sasaran strategis kedua adalah terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Hukum dengan target Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 90,40 (skala 100).

Kerangka pembangunan strategis Kementerian Hukum 2025–2029 dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh unit eselon I, meliputi Setjen, Itjen, BSKH, BPSDM, Ditjen PP, DJKI, BPHN, serta unit pendukung lainnya, dengan fokus pada sinergi kebijakan dan penguatan layanan hukum.

Kegiatan Prioritas Kementerian Hukum Tahun 2026 meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, penghitungan Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Pembangunan Hukum, peningkatan literasi hukum dan JDIHN, penguatan kompetensi SDM hukum, pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, pembentukan Pos Bantuan Hukum desa/kelurahan, digitalisasi layanan hukum, kerja sama internasional melalui MLA, serta peningkatan audit kinerja dan tindak lanjut rekomendasi BPK.

Kebijakan tersebut selaras dengan Prioritas Nasional (PN 7) Tahun 2026, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja mengusung tema “Wujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital menuju Indonesia Emas 2045” dengan output utama berupa Laporan Capaian Kinerja Kemenkum Tahun 2025 dan Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Penyusunan rencana aksi didasarkan pada evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, identifikasi permasalahan strategis, penentuan skala prioritas, penyusunan tahapan kegiatan yang terukur, serta penguatan sinergi antarunit kerja.

Adapun harapan kinerja yang ingin dicapai adalah nilai SAKIP Kementerian Hukum di atas 80 dan nilai Reformasi Birokrasi di atas 90, sebagai wujud peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan.

#KementerianHukum #KemenkumJateng #LayananHukumMakinMudah #SetahunBerdampak 

Kemenkum Jateng Gelar Rapat Pengharmonisasian Raperwal dan Raperda Kota Tegal

Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap sembilan Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Tegal dan satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal, Senin (15/12). 

Rapat secara virtual dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Delmawati. Dalam sambutannya menegaskan pentingnya proses pengharmonisasian sebagai langkah strategis dalam memastikan setiap regulasi daerah memiliki keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik.

“Pengharmonisasian bukan sekadar tahapan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku,” ujar Delmawati.

Adapun beberapa Raperda dan Raperwal yang menjadi pembahasan pada rapat ini antara lain yaitu: 

1.     Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Kawasan Tanpa Rokok;

2.     Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penerapan Inovasi Daerah Kota Tegal Tahun 2025;

3.     Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim;

4.     Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal; 

5.     Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal;

6.     Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

7.     Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;

8.     Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat;

9.     Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

10. Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2029.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari Bagian Hukum Pemerintah Kota Tegal, Bagian Organisasi Pemerintah Kota Tegal, Bagian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tegal, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP2PA) Kota Tegal, Dinas Kesehatan Kota Tegal, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tegal dan Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Melalui forum ini, para peserta melakukan pendalaman terhadap muatan normatif, keterpaduan substansi dengan peraturan yang relevan, serta kelengkapan unsur teknis dalam perancangan. Hasil dari rapat ini diharapkan dapat memperkuat kualitas peraturan daerah di Kota Tegal agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terukur dalam implementasinya, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Kementerian Hukum Jateng Gelar Rapat Pengharmonisasian Ranperda Kota Surakarta

Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 2 (dua) Ranperda Kota Surakarta secara virtual, Senin (15/12).

Adapun yang menjadu pembahasan yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang:

1.     Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan

2.     Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Rapat dibuka secara resmi oleh Delmawati selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Ia menyampaikan harapan dengan adanya rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Ranperda dapat memberikan kelancaran dalam penyusunan regulasi di daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dan Tim Kerja Harmonisasi.

Melalui forum ini, seluruh peserta melakukan pendalaman terhadap muatan normatif, keterpaduan dengan peraturan yang relevan, serta kelengkapan unsur teknis perancangan. Diharapkan hasil pengharmonisasian ini dapat mendukung percepatan penetapan regulasi yang responsif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah Kota Surakarta.

SEMARANG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum menggelar kegiatan Diseminasi Merek Kolektif dan Indikasi Geografis bagi Koperasi Desa Merah Putih, Senin (15/12), bertempat di Aula Kresna Basudewa.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran penggiat koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, mengenai pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai upaya memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha koperasi.

Kegiatan diseminasi dibuka oleh Erick Christian Fabrian Siagian, SH, MH selaku Ketua Tim Kerja Permohonan, Klasifikasi, dan Administrasi Pemeriksaan Formalitas. Dalam sambutannya, Erick menyampaikan harapan agar kegiatan diseminasi yang dilaksanakan di setiap kantor wilayah dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan koperasi.

“Kami harapkan diseminasi ini yang kami lakukan di setiap kantor wilayah bisa memberikan dampak positif bagi kelangsungan para penggiat koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan hubungan antara DJKI dan koperasi dari sisi pelindungan Kekayaan Intelektual.

“Kami berharap adanya hubungan yang berkelanjutan, khususnya dari sisi Kekayaan Intelektualnya, serta seluruh hasil diseminasi ini dapat disiarkan dan dibagikan kepada penggiat koperasi lainnya,” tambahnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu Ariestrada, SH, MH selaku Pemeriksa Merek Pertama yang menyampaikan materi terkait Merek Kolektif, serta Gunawan, S.Si selaku Sekretaris Tim Bidang Inkubator Indikasi Geografis yang memaparkan materi mengenai pelindungan dan pengembangan Indikasi Geografis.

Diskusi dipandu oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Agustinus Yosi Setiawan, yang mengarahkan jalannya kegiatan agar berlangsung interaktif dan aplikatif sesuai kebutuhan koperasi.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jateng dan DJKI Kemenkum berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat lebih memahami manfaat pendaftaran Merek Kolektif dan Indikasi Geografis sebagai instrumen hukum untuk melindungi produk, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal.
#Kemenkumjateng #kementerianhukum #layananhukummakinmudah

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Sugeng Pamuji, mengajak jajaran Kanwil Kemenkum Jateng untuk segera mengaktifkan coretax guna pelaporan pajak.

Selain itu ia juga mengimbau seluruh pegawai menjaga kesehatan di tengah musim penghujan ini.

Selain pegawai Kanwil, apel pagi hari ini juga diikuti oleh pegawai magang dari program Kemenaker yang berjumlah 12 orang.

#kemenkumjateng #kementerianhukum #layananhukummakinmudah