JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo memaparkan Hasil Panel Rencana Aksi (Renaksi) atas Target Kinerja (Tarja) Bidang Pembinaan Hukum Kementerian Hukum Tahun 2026, Rabu (17/12).
Kegiatan ini masih menjadi rangkaian pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025, yang berlangsung di Grand Mercure Hotel Kemayoran Jakarta.
Presentasi ini merupakan lanjutan dari rapat pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kakanwil Kemenkum Jateng, selaku Ketua Komisi 5, telah memimpin rapat pembahasan dengan anggota lainnya terkait rancangan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bidang Pembinaan Hukum.
Berdasarkan hasil rumusan yang telah disepakati oleh seluruh anggota, Komisi 5 menyimpulkan untuk mereduksi sasaran kinerja dari 14 butir, menjadi 4 yang utama.
Hal ini mengacu pada penyelarasan antara Rencana Aksi 2026 dengan Perjanjian Kinerja.
Pertimbangan lainnya, menegaskan kembali sasaran kinerja pada tiap kegiatannserta memastikan indikator kinerja utama (IKU/IKP) sudah jelas, dapat diukur, dan relevan.
4 Sasaran Kinerja yang diakomodir adalah Peningkatan pembinaan hukum, Peningkatan pemantauan serta peninjauan peraturan, Peningkatan analisis dan evaluasi hukum, serta Peningkatan layanan literasi hukum, JDIH, pembudayaan dan bantuan hukum.
Selain itu, panel mengarahkan Indikator Kinerja Program (IKU/IKP) untuk menjadi, terukur (kuantitatif) dan bukan sekadar output administratif.
Kemudian, berorientasi hasil, misalnya peningkatan kualitas layanan atau perluasan jangkauan, serta selaras dengan mandat pembinaan hukum nasional, termasuk literasi publik, pemantauan, analisis, dan bantuan hukum.
Selain Komisi 5, Komisi lainnya juga mempresentasikan hasil pembahasan yang telah mereka lakukan.
Hasil panel ini, nantinya akan digodok kembali sebelum difinalisasi dalam bentuk Keputusan Menteri Hukum.
Selain Kakanwil, hadir juga Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Delmawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto, dan Plt Kepala BHP Semarang Deni Kristiawan serta Kabadiklat Hukum Jateng, Rinto.
#KementerianHukum #KemenkumJateng #LayananHukumMakinMudah #SetahunBerdampak
