*Pertegas Komitmen Reformasi Birokrasi, Kemenkum Jateng Teken Komitmen Bersama ZI dan Perjanjian Kinerja 2026*
SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani melalui Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Pakta Integritas, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkum Jateng, Selasa (13/01).
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan tugas mandatori yang wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Penandatanganan Komitmen Bersama dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, bersama para Kepala Divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta Pejabat Administrasi. Dalam Piagam Komitmen Bersama tersebut, Kemenkum Jateng menyatakan tekad kuat untuk membangun Zona Integritas secara konsisten dan berkelanjutan.
Selain itu, Kakanwil juga menandatangani Pakta Integritas yang memuat tujuh poin utama, antara lain komitmen untuk bersikap proaktif dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), bekerja secara transparan dan akuntabel, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kakanwil dan para Kepala Divisi. Perjanjian ini memuat gambaran penugasan dari pimpinan instansi kepada unit di bawahnya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja sebagai tolok ukur capaian.
Dalam sambutannya, Heni Susila Wardoyo menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial atau upaya mengejar predikat semata, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan yang berbasis teknologi informasi, namun tetap diimplementasikan secara optimal dalam praktik sehari-hari.
“Esensi pembangunan Zona Integritas adalah kepuasan masyarakat. Bukan hanya soal sertifikasi, tetapi bagaimana layanan yang kita berikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Kakanwil juga mengingatkan bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang saat ini menjadi satu-satunya BHP yang belum meraih predikat WBK. Ia meminta seluruh jajaran BHP Semarang untuk termotivasi dan menjadikan hal tersebut sebagai tanggung jawab kolektif, bukan semata tanggung jawab pimpinan semata.
“Reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas adalah kerja bersama. Saling mengingatkan, saling memotivasi, serta memperkuat komunikasi dan sinergi menjadi kunci keberhasilannya,” tambah Heni.
Lebih lanjut, ia menginstruksikan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 dilaksanakan secara simultan dengan Reformasi Birokrasi, memenuhi data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai pedoman, melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan, menciptakan inovasi tepat guna, serta mengoptimalkan pelaksanaan enam Area Perubahan.
Sebagai tindak lanjut, Kakanwil memerintahkan seluruh Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas di lingkungan masing-masing pada saat apel pagi, serta mempublikasikan kegiatan tersebut secara masif melalui website, media cetak dan elektronik, serta media sosial resmi.
Menutup arahannya, Heni mengajak seluruh jajaran Kemenkum Jateng untuk menjadikan setiap permasalahan sebagai tantangan yang harus diikuti dengan solusi, serta terus memperkuat silaturahmi, komunikasi, dan sinergi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas.
