*Kementerian Hukum Jateng Gelar Rapat Pengharmonisasian Enam Ranperbup Kabupaten Blora*
Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap enam Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Blora. Kegiatan berlangsung di Semarang dan diikuti oleh jajaran perangkat daerah Kabupaten Blora bersama Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah.
Adapun enam Ranperbup yang dibahas meliputi:
• Perubahan atas Perbup Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau;
• Perubahan atas Perbup Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;
• Perubahan atas Perbup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari APBD Kabupaten Blora;
• Perubahan Keenam atas Perbup Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
• Perubahan atas Perbup Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
• Ketentuan Remunerasi pada BLUD RSUD Samin Surosentiko Randublatung.
Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya proses harmonisasi sebagai upaya memastikan setiap regulasi daerah tersusun secara terarah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Melalui proses pengharmonisasian ini, kita berharap penyusunan regulasi dapat berjalan lebih lancar, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Bagian Hukum Kabupaten Blora, BPPKAD, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah.
Dalam forum pembahasan, peserta melakukan pendalaman terhadap muatan normatif, kesesuaian dengan regulasi terkait, serta kelengkapan unsur teknis perancangan. Proses ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap Ranperbup memiliki kualitas substansi yang baik dan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Diharapkan, hasil pengharmonisasian ini dapat mendukung percepatan penetapan regulasi yang responsif, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Blora.
