PEMALANG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menjalin koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang dan Pemerintah Kabupaten Pemalang guna memperkuat peran serta fungsi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Pemalang, Selasa (10/02).
Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan operasional Sekretariat MPD Pemalang yang berkedudukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, sekaligus menindaklanjuti adanya mutasi pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Pemerintah Kabupaten Pemalang yang menjadi bagian dari keanggotaan MPD.
Pertemuan berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi, Imam Bahri. Dari Kanwil Kemenkum Jawa Tengah hadir Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawan, beserta jajaran.
Salah satu fokus pembahasan adalah penguatan komitmen MPD dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris agar tetap profesional, akuntabel, dan berintegritas. Selain itu, dibahas pula upaya memastikan masyarakat memperoleh kepastian terkait mekanisme pengaduan apabila terdapat permasalahan yang melibatkan notaris.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Pemalang menyampaikan bahwa meskipun secara kelembagaan telah berada di kementerian yang berbeda, sinergi pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas bersama. Pihaknya menyatakan kesiapan mendukung penggunaan fasilitas kantor untuk menunjang tugas dan fungsi Sekretariat MPD Pemalang.
Sementara itu, Deni Kristiawan mengapresiasi dukungan yang diberikan dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam pengawasan notaris.
“Sinergi ini penting agar fungsi pembinaan dan pengawasan notaris dapat berjalan optimal. Kami berharap meskipun berada di kementerian yang berbeda, koordinasi dan silaturahmi tetap terjaga demi memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat,” ujar Deni.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Kepala Bagian Hukum, Wuwuh Setyono, menyatakan komitmen untuk terus berperan aktif dalam keanggotaan MPD Pemalang sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan notaris di wilayah tersebut.
Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi lintas instansi guna memastikan fungsi pengawasan notaris berjalan efektif dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.
#kemenkumjateng #kementerianhukum #layananhukummakinmudah
