SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengikuti kegiatan Sosialisasi Pedoman Teknis Kegiatan Badan Strategi Kebijakan (BSK) di Wilayah yang diselenggarakan secara daring, Selasa (10/2). Kegiatan ini bertujuan memberikan panduan teknis yang jelas bagi Kantor Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan BSK Tahun 2026.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, di antaranya Delmawati selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dyah Santi Yunianingtyas dan Andhy Kusriyanto selaku Analis Hukum Muda, Renny Waskita Asri, serta CPNS Analis Kebijakan Pertama.
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan (BSK), Dwi Harnanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi pedoman teknis ini dimaksudkan agar Kantor Wilayah memperoleh panduan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum di wilayah pada Tahun 2026.
“Kegiatan ini menjadi acuan bagi Kantor Wilayah agar pelaksanaan kegiatan BSK di wilayah dapat berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,” ujar Dwi Harnanto.
Ia menambahkan, sosialisasi ini juga bertujuan memperkuat tata kelola perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BSK di wilayah, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata terhadap perumusan kebijakan yang berkualitas.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Strategi Kebijakan, Andry Indrady, turut memberikan arahan. Ia menegaskan bahwa tugas utama BSK adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Hukum yang disusun berbasis data, analisis yang kuat, serta dapat ditindaklanjuti.
“Rekomendasi kebijakan tidak hanya harus canggih dari sisi analisis, tetapi juga harus realistis dan dapat dilaksanakan,” tegas Andry.
Menurutnya, seluruh kegiatan BSK, mulai dari Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), Diskusi Strategi Kebijakan (DSK), hingga Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Anti Korupsi (SPKP dan SPAK), saling mendukung dalam proses perumusan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pemberian penghargaan capaian kinerja kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum di wilayah Tahun 2025. Dalam kategori Kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan dengan kategori Unggul.
Sebagai penutup, melalui sosialisasi ini diharapkan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dapat melaksanakan kegiatan Badan Strategi Kebijakan di wilayah secara optimal, selaras dengan kebijakan nasional, serta terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas kebijakan hukum.
