SEMARANG - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah mengikuti Apel Bersama Awal Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (12/01).
Kepala Kantor Wilayah, Heni Susila Wardoyo didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Aula Kresna Basudewa.
Apel bersama turut diikuti oleh Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, Pelaksana, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta mahasiswa magang.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bertindak sebagai pembina apel.
Mengawali arahannya, Yusril menyampaikan bahwa tahun 2026 akan dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi kebijakan, dinamika sosial, maupun kondisi alam.
"Kita memasuki tahun yang penuh tantangan. Oleh karena itu, aparatur negara harus semakin siap, semakin solid, dan semakin adaptif dalam menjalankan tugas," kata Yusril.
Terkait pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, Yusril menegaskan bahwa regulasi tersebut merupakan tonggak penting reformasi hukum nasional.
"Ini bukan sekadar perubahan aturan, tetapi perubahan cara berpikir dalam penegakan hukum agar lebih berkeadilan, berorientasi pada kemanfaatan, dan tetap menjunjung tinggi martabat manusia," tegasnya.
Lebih lanjut, Yusril menyampaikan empat penekanan penting kepada seluruh aparatur negara. Pertama, ia mengimbau agar seluruh jajaran senantiasa menjaga diri dan keluarga, terutama di tengah cuaca ekstrem dan potensi bencana.
"Kesiapan aparatur dimulai dari kondisi diri yang terjaga. Negara membutuhkan aparatur yang sehat dan siap bekerja dalam situasi apa pun," jelas Menko Kumham Imipas.
Selanjutnya, Yusril menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan kerja sama antar kementerian dan unit kerja. Menurutnya, tantangan ke depan bersifat lintas sektor sehingga tidak boleh ada ego sektoral.
"Yang kita butuh kan adalah kerja bersama, koordinasi yang solid, dan tujuan yang sama, yaitu kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.
Ketiga, Ia mengingatkan agar aparatur negara tidak mudah terprovokasi oleh isu, narasi, maupun informasi yang menyesatkan.
"Aparatur negara harus menjadi teladan, bersikap tenang, objektif, netral, serta taat hukum, baik dalam tindakan maupun dalam pernyataan," pesan Yusril.
Terakhir, Menko Kumham Imipas menegaskan pentingnya menjaga integritas, etika, dan kehormatan institusi.
"Integritas bukan sekadar slogan. Integritas harus tercermin dalam setiap keputusan dan setiap pelaksanaan tugas. Kepercayaan publik adalah modal utama kita," jelas Yusril.
Menutup amanatnya, Yusril mengajak seluruh jajaran untuk terus memperkuat komitmen, soliditas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud peran aparatur negara dalam menjaga hukum, menjunjung kemanusiaan, dan menegakkan keadilan.
