KLATEN — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melaksanakan Pembahasan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Klaten. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses harmonisasi untuk memastikan rancangan regulasi daerah tersusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan daerah, pada Rabu (11/02).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Klaten, Sugeng Haryanto, S.E., M.M. Ia berharap proses harmonisasi ini dapat memperlancar penyusunan regulasi di daerah dan menghasilkan produk hukum yang aplikatif serta tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Jawa Tengah menegaskan bahwa proses pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek redaksional, tetapi juga pada kesesuaian norma dan efektivitas implementasi di lapangan.
“Kami memastikan setiap muatan yang diatur tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan memiliki landasan hukum yang jelas. Harmonisasi ini penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian hukum,” ujar perwakilan Tim Harmonisasi.
Ia juga menambahkan bahwa kualitas produk hukum daerah sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Regulasi yang baik harus responsif, terukur, dan dapat dilaksanakan. Karena itu, pembahasan dilakukan secara mendalam, baik dari sisi substansi maupun teknik perancangan,” jelasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Kabupaten Klaten, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Disporapar Kabupaten Klaten, GRANAT Kabupaten Klaten, Kasat Narkoba Polres Kabupaten Klaten, serta Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.
Melalui forum ini, seluruh peserta melakukan pendalaman terhadap muatan normatif rancangan, keterpaduannya dengan regulasi yang relevan, serta kelengkapan unsur teknis perancangan. Hasil pembahasan diharapkan dapat mendukung percepatan penetapan regulasi yang selaras dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Klaten serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel.
