KAB. SEMARANG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah terus mendorong peningkatan kualitas layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa melalui penguatan forum mediasi dan peningkatan kompetensi aktor layanan di tingkat desa, pada Selasa (10/02) di Desa Bejalen.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Delmawati, mengatakan kualitas Posbankum sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.
“Kami mendorong kepala desa mengikuti pelatihan juru damai dan memastikan paralegal desa memiliki kompetensi yang terstandar, termasuk yang telah memiliki sertifikat CPLA,” ujar Delmawati.
Menurutnya, kehadiran forum mediasi di Posbankum desa menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan konflik masyarakat secara cepat dan non-litigasi, khususnya persoalan sosial dan rumah tangga.
Selain itu, Delmawati menilai dukungan operasional Posbankum yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa melalui BUMDes menjadi faktor penting bagi keberlanjutan layanan.
“Ketika desa sudah mendukung dari sisi anggaran, Posbankum bisa berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan,” katanya.
Upaya ini diharapkan mampu memperkuat peran Posbankum desa sebagai garda terdepan akses keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat di Jawa Tengah.
#Kemenkumjateng #kementerianhukum #layananhukummakinmudah
